Manado – Banyaknya jumlah warga Sulut yang menjadi korban karena kerja ilegal di Kamboja dan sekitarnya, mendapat perhatian serius Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Carl Schramm.
Menindaklanjuti hal ini, Ketua Fraksi Partai Gerindra itu melakukan koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Schramm diterima langsung oleh
Direktur Jenderal (Dirjen) Pelindungan KemenP2MI Rinardi, SE.M.Sc bersama sejumlah deputi.
“Saat ini KemenP2MI sedang merancang strategi khusus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga juga pemerintah daerah dan BP2MI untuk menuntaskan masalah penipuan yang kerap dialami pekerja migran Indonesia nonprosedural atau ilegal,” ungkap Schramm saat diwawancara di ruang Fraksi Partai Gerindra Kantor DPRD Sulut, Rabu (25/6/2025).
Dikatakan Schramm, langkah ini berdasarkan catatan masih banyaknya masyarakat Indonesia termasuk di Sulut yang berangkat kerja secara ilegal ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand tertipu lantaran iming-iming gaji besar.
“Mereka terkadang sulit terdeteksi karena menggunakan visa wisata bukan kerja. Berangkat sehat, pulang jadi mayat. Ada juga suami istri yang ditemui asal Sulut yang nekad berangkat terutama suaminya walau telah diedukasi,” ujarnya.
Ketua Gerindra kota Manado itu sangat menyayangkan jika masih saja kejadian berulang warga Sulut yang nyata-nyata sudah ada korban jiwa namun nekad ke sana.
Untuk itu, Schramm menegaskan, kolaborasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah terkait hal ini pelu dilakukan sehingga menekankan upaya-upaya meminimalisasi masyarakat tak mudah tergiur berangkat kerja secara ilegal ke tiga negara ASEAN tersebut.
Dia memastikan, KemenP2MI akan selalu hadir melindungi pekerja migran Indonesia baik itu legal atau ilegal yang tersandung permasalahan di luar negeri.
Meski demikian, ia mengimbau agar masyarakat menyaring informasi lebih dalam terkait loker kerja di luar negeri sebagai tindakan pencegahan. Dia menegaskan, mengikuti prosedur menjadi pekerja migran Indonesia legal lebih terjamin kesehatan, keselamatan dan pelindungan hukumnya.
“Jangan mudah tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan iming-iming yang tinggi. Banyak negara-negara lain yang jauh lebih besar memberikan penawaran gaji dan penghasilan yang baik, risiko yang lebih rendah. Tapi kembali lagi, lakukan dengan prosedural,” imbaunya.
Schramm tak bosan-bosan mengingatkan masyarakat Sulut agar tak mudah tergoda dengan tawaran gaji tinggi kerja di luar negeri, seperti di Kamboja, Myanmar dan Thailand.
“Pemerintah Indonesia tidak memiliki kerja sama dengan tiga negara tersebut terkait penempatan pekerja migran,” sebutnya.
“Jadi, jika ada tawaran pekerjaan datang dari tiga negara tersebut, mohon untuk lebih jauh berhati-hati karena ada begitu banyak kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) yang terjadi,” tambahnya.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap aparat kepolisian yang menangkap otak perekrutan ini.
”Saya juga sangat meyanyangkan yang tergiur kerja bukan mereka yang putus sekolah, tapi ada juga yang lulusan perguruan tinggi, yang pada akhirnya mereka hanya disiksa dan disandra di sana,” akunya.
Schramm mengingatkan jika ada tawaran kerja agar dapat menghubungi aparat kepolisian, dinas tenaga kerja setempat, bahkan BP2MI di daerah.
“Saya juga berharap adanya edukasi dan informasi secara lebih luas, dengan melibatkan semua stakholder sebagai bentuk mitigasi atas tenaga kerja di daerah ini terlebih oleh dinas terkait,” tutupnya. (ivo)
