Manado – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Sulawesi Utara (Sulut) dan F-PDR Pusat dengan tegas menyatakan mendukung secara kritis dan konstruktif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini diungkapkan Ketua F-PDR Sulut Risat Sanger, SIP melalui Juru Bicara Ronald Ginting kepada wartawan, Jumat (11/07/2025).
F-PDR pun menyampaikan sejumlah poin penting kepada para menteri kabinet Merah Putih.
“F-PDR Sulut minta kepada para Menteri, Wakil Menteri dan membantu Presiden untuk membantu meringankan tugas kepresidinan Presiden Prabowo Subianto dengan bekerja keras sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Kemudian, para Menteri atau pembantu Presiden jangan justru menjadi beban Presiden Prabowo Subianto dengan menciptakan kegaduhan di ruang publik seperti yang dilakukan Menteri Kebudayaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan beberapa pejabat lainnya.
“Kebijakan Menteri yang menimbulkan keresahan di masyarakat seperti kasus perizinan tambang di Raja Ampat, pengalihan 4 pulau milik Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, perubahan tata kelola perdagangan gas elpiji 3 Kg harus dihindari dan tidak boleh terjadi lagi di kemudian Hari,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang diduga terlibat perlindungan situs judi online seharusnya diresufle karena menimbulkan sentimen negatif dari masyarakat dan menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo Subianto harus secara serius melakukan penegakan hukum yang berkeadilan dan melakukan pemberantasan korupsi secara serius dan tidak tebang pilih,” tegas dia.
F-PDR juga meminta Pemerintah secara serius untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha agar tercipta lapangan pekerjaan yang besar dan mencegah terjadinya PHK di berbagai perusahaan yang saat ini terus terjadi.
“F-PDR meminta Pemerintah untuk serius melakukan efisiensi di semua lini dan memprioritaskan masalah penting dan mendesak yang berdampak langsung perizinan ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujarnya. (**)
