Manado – Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried JNN Sondakh minta Pemprov Sulut mensupport anggaran untuk UPTD Samsat. Menurut dia, UPTD Samsat masuk dalam SKPD yang bisa menggenjot PAD.
Hal ini diungkapkan politisi Partai Golkar itu saat pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025 antara Badan Banggar (Banggar) DPRD dan TAPD di ruang paripurna Kantor DPRD Sulut, Jumat, 8 Agustus 2025.
Dalam pembahasan itu, Inggried mengungkapkan, setelah kami dapati di UPTD Samsat Bolmong dengan membawahi 3 kabupaten yaitu Bolmong, Bolmut, dan Boltim, kemudian di UPTD Samsat Kotamobagu meliputi Kotamobagu dan Bolsel, anggaran yang tertata untuk razia penertiban pajak kendaraan bermotor hanya Rp 5 juta dalam sekali sweeping.
“Setiap diadakan sweeping itu ternyata berdampak positif pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, berartikan itu sebenarnya harusnya bisa ditunjang,” kata Inggried.
Legislator dapil Minahasa-Tomohon itu mencontohkan, seperti di Bolmong mereka itu anggaran hanya Rp 1,5 juta dan kenyataannya hanya untuk bayar ke kepolisian.
“Untuk mereka sendiri? Jadi saya rasanya satu Samsat tambahkan alokasi anggaran Rp 25 juta untuk berapa kali razia itu tidak banyak,” ujar Inggried.
Inggried juga mengingatkan agar Pemprov bisa menunjang jaringan internet di setiap UPTD Samsat.
“Signal di sana sangat susah. Starlink itu hanya Rp 1 juta. Sebenarnya tidak terlalu besar support anggaran untuk UPTD Samsat tapi bisa menghasilakan PAD. Untuk hal ini kami memohon Pemprov tambahkan dana untuk Samsat, karena itu bisa menggenjot PAD,” pungkas Inggried. (ivo)
