Manado – Bawaslu Provinsi Sulut menggelar kegiatan penguatan kelembagaan dengan tema Sinergitas Bawaslu Bersama Pemangku Kepentingan Dalam Memperkuat Demokrasi di Sulut, Senin (1/9/2025).
Kegiatan yang digelar di Hotel Aryaduta Manado itu dibuka langsung oleh anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn Malonda, MPD., MH. Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah stakholder terkait yakni Formopimda, parpol, Bawaslu Kabupaten/Kota, akademisi, dan jurnalis.
Ketua Bawaslu Sulut Dr. Ardiles Mewoh, S.IP., M.Si dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu RI karena telah memberikan ruang untuk melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan ini bersama para pemangku kepentingan di daerah.
Mewoh juga menyampaikan pasca pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dan pilkada Bawaslu Sulut telah melakukan kerja-kerja bagi demokrasi bukan hanya sebagai penyelenggara pemilu tapi juga bekerja untuk demokrasi lewat program-program yang perlu dilaksanakan secara kelembagaan.
“Pada kesempatan yang baik ini Bawaslu mengundang para pemangku kepentingan yang selama ini menjadi mitra, menjadi supporting bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah kita laksanakan di Sulut yang berjalan dengan aman dan damai serta kondusif,” katanya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda menegaskan ada tiga peran strategis Bawaslu Sulut yang harus dibangun dimulai dari sekarang yang bisa berangkat dari pelaksanaan pemilu 2024 termasuk dinamika yang selama ini terjadi kemudian dirancang bagaimana untuk proyeksi kedepannya.
Pertama Bawaslu sebagai pencegah aktif, kedua sebagai Early Warning System, dan ketiga memberikan pendidikan pengawasan partisipatif.
“Pertama, Bawaslu ini sesuai ketentuan undang undang pemilu sebagai pencegah aktif dimana pencegah ini tidak sekedar dilaksanakan ketika tahapan pemilu dilaksanakan. Sebagai pencegah aktif yang harus dilakukan bawaslu adalah pengiatan literasi digital, ini yang akan kita lakukan kedepan karena melihat kondisi sekarang yang sudah sangat masif terkait dengan digital apalagi dengan adanya AI (Artificial Intellengence).”
“Kedua, Kita akan membangun Early Warning System untuk mendeteksi potensi konflik dimana juga menjadi tugas dari kesbangpol. Potensi konflik pelanggaran sistematis kerentanan proses pemilu jauh hari meskipun tahapan belum dimulai.”
“Ketiga, Pendidikan pengawasan partisipatif, yakni melakukan pendidikan elektoral berkelanjutan. Untuk saat ini karena masih efisiensi kami melakukan pendidikan pengawasan partisipatif kemarin dengan mengundang pemilih pemula dan mufah mudahan akan kita masifkan di 2026,” jelas Herwyn.
Dia berharap kedepan Bawaslu Sulut bukan hanya dikenal sebagai wasit yang adil, tetapi juga menjadi arsitek yang membangun demokrasi yang lebih berkualitas.
4 Pembicara dihadirkan dari Pemerintah Sulut dalam hal ini Kesbangpol Sulut, Polda Sulut, Ketua KPU dan dari Kejati. (**)
