Jakarta, TERASMANADO.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, mengingatkan pentingnya penerapan sistem penilaian kinerja pemerintah daerah yang memperhatikan kondisi dan tantangan spesifik setiap wilayah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari capaian angka, tanpa melihat proses dan keterbatasan yang dihadapi daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara panel dalam diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) yang digelar oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Kementerian Dalam Negeri di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (03/06/2026).
Dalam paparannya, Joune menilai Indonesia memiliki tingkat keragaman wilayah yang sangat tinggi, sehingga pendekatan penilaian kinerja harus mampu mengakomodasi perbedaan kondisi geografis, infrastruktur, hingga kapasitas pembangunan masing-masing daerah.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” ujar Joune.
Sebagai organisasi yang mewadahi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, Apkasi menyambut baik kehadiran RGSS sebagai instrumen evaluasi berbasis data. Namun, Joune menekankan agar instrumen tersebut diarahkan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. “RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama.”
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan metode perbandingan yang setara dalam proses evaluasi. Menurutnya, penilaian akan lebih objektif jika dilakukan berdasarkan karakteristik daerah yang sejenis. “Kabupaten kepulauan harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri. Harus membandingkan yang sebanding,” tambah Joune Ganda.
Apkasi berharap RGSS dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga memahami konteks pembangunan di setiap daerah. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi kinerja diharapkan mampu mendorong penguatan otonomi daerah sekaligus menghadirkan sistem penilaian yang lebih adil bagi seluruh kabupaten di Indonesia.(VIC)
