Sangihe, TERASMANADO.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari pascagempa bumi yang melanda wilayah perbatasan tersebut. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan korban terdampak sekaligus membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Keputusan tersebut diumumkan langsung Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, usai memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran pemerintah daerah, Selasa (9/6/2026).
“Status darurat bencana kita tetapkan selama 14 hari ke depan agar seluruh upaya penanganan dapat dilakukan secara maksimal,” kata Thungari.
Menurutnya, pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi terkait dampak gempa. Data sementara yang dihimpun dari pemerintah kampung dan kecamatan mencatat sedikitnya 445 rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat.
Meski demikian, tim teknis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi guna memastikan kondisi riil di lokasi terdampak.
“Data yang masuk sementara sudah kami terima, namun tetap akan diverifikasi untuk memastikan tingkat kerusakan yang sebenarnya,” ujarnya.
Sebagai bagian dari respons cepat pemerintah, Bupati bersama tim dijadwalkan berangkat ke Kecamatan Kepulauan Marore pada Rabu (10/6/2026) malam. Sejumlah bantuan logistik, personel pembersihan, serta kebutuhan dapur umum akan dibawa untuk mendukung warga terdampak di Kampung Kawio, Matutuang, dan Marore.
“Kami akan membawa bantuan sembako, personel untuk pembersihan, serta menyiapkan dapur umum sementara bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Terkait bantuan perbaikan rumah warga, pemerintah daerah masih melakukan perhitungan kebutuhan anggaran sebelum menentukan langkah lanjutan. Jika kebutuhan melebihi kemampuan keuangan daerah, Pemkab akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna memperoleh dukungan tambahan.
Bupati juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada intervensi langsung dari pemerintah pusat. Namun, penetapan status tanggap darurat diyakini akan mempermudah proses penyaluran bantuan dari berbagai pihak.
Sementara itu, warga terdampak di Kampung Kawio masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi sembari menunggu proses penanganan lebih lanjut.
“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan mereka,” tegas Thungari.
Di akhir keterangannya, Bupati menyampaikan keprihatinan mendalam kepada seluruh korban terdampak dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti arahan pemerintah dan petugas di lapangan.
Ia juga memastikan bahwa status peringatan tsunami telah dicabut sehingga warga dapat kembali ke rumah masing-masing apabila kondisi dinilai aman.
“Pemerintah akan terus berupaya memberikan bantuan dan penanganan terbaik bagi masyarakat terdampak. Semoga proses pemulihan dapat berjalan secepat mungkin,” pungkasnya. (Ayuk)
