Sitaro, TERASMANADO.COM – DPRD Sitaro tengah fokus membahas KUA-PPAS APBD 2027 dan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026. Ketua DPRD Mogthar ‘Otha’ Kaudis menyebut kedua dokumen itu prioritas karena berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
“Kami fokus pada dua agenda ini,” kata Mogthar, Kamis (30/7).
Menurut Mogthar, KUA-PPAS APBD 2027 dan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 adalah dua instrumen substansi yang harus disikapi serius oleh DPRD Sitaro.
“Karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sitaro,” ujarnya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sitaro ini menambahkan, proses pembahasan kedua dokumen anggaran itu menjadi catatan kritis pihaknya agar tuntas dibahas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini harapan kami,” tegasnya.
Mogthar menyoroti tenggat waktu yang ketat dalam siklus anggaran daerah. Menurutnya, persetujuan KUA-PPAS harus selesai minggu kedua Agustus.
“Ini artinya, waktu kami tidak banyak,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa rancangan Perda APBD harus disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama Oktober.
“Kalau KUA-PPAS molor, otomatis Raperda APBD juga terancam telat,” ujarnya.
Terkait keputusan bersama, Kaudis menegaskan, Persetujuan akhir harus rampung paling lambat 30 November.
“Tidak boleh ada yang molor karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.” katanya.
Secara regulasi, persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA-PPAS harus dicapai paling lambat minggu kedua Agustus.
Setelah itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama Oktober tahun anggaran sebelumnya.
Pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan kepala daerah atas APBD dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, atau 30 November.
Dengan tenggat waktu itu, pembahasan KUA-PPAS yang sedang berjalan menjadi tahapan krusial yang menentukan kelancaran siklus anggaran daerah.
Kaudis pun menekankan bahwa DPRD akan memastikan proses berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami akan dorong agar semua fraksi serius. Ini bukan soal politik, tapi soal anggaran untuk rakyat,” ujarnya kembali.(***)
