Sitaro, TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menunjukkan respons serius terhadap agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk memastikan kelancaran tiga program unggulan yaitu 3 Juta Rumah, Makanan Bergizi Gratis (MBG), dan Ketahanan Pangan, pemerintah daerah telah memasukkan dukungan fiskal senilai Rp 1 miliar ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Sitaro, Bob Ch Wuaten, menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut sudah tertata rapi dan siap diserap untuk kegiatan di lapangan. Langkah ini merupakan bentuk sinkronisasi kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal di wilayah kepulauan.
“Sudah tertata di Perubahan APBD 2026 ini. Alokasi anggaran mencapai Rp 1 miliar, untuk mendukung kelancaran semua program itu,” ujar Bob, Rabu (19/8/2026).
Renovasi RTLH Sudah Berjalan untuk MBR
Dari total alokasi tersebut, sebagian dana difokuskan untuk mendukung program “3 Juta Rumah” yang berfokus pada perbaikan hunian masyarakat miskin. Bob menjelaskan bahwa implementasi di Sitaros berkaitan erat dengan kegiatan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan penerima manfaat utama adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Berbeda dengan sekadar wacana, Bob mengungkapkan bahwa proses di lapangan sudah bergerak dinamis.
“Di Sitaro prosesnya sudah jalan, beberapa rumah telah dilakukan renovasi,” jelasnya.
Hadirnya bantuan fisik berupa renovasi rumah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga secara signifikan, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga prasejahtera.
Pengawasan Langsung untuk Program MBG
Selain aspek infrastruktur perumahan, dukungan fiskal juga menyasar program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan, Pemkab Sitaro tidak hanya mengandalkan transfer dana, tetapi juga melibatkan pengawasan intensif dari pimpinan daerah.
Bob menyebutkan bahwa Plt Bupati Sitaro telah turun langsung memantau pelaksanaan program tersebut sebagai wujud tindak lanjut komitmen pemerintah pusat dan gubernur.
“Sebagaimana komitmen Presiden melalui Gubernur agar program berjalan lancar tanpa kendala, maka hal itu ditindaklanjuti pimpinan daerah (Plt Bupati) melalui pengawasan langsung,” kata Bob.
Strategi pengawasan ini dinilai krusial mengingat kompleksitas distribusi logistik di wilayah kepulauan, sehingga setiap tahap penyaluran gizi kepada anak-anak dan ibu hamil dapat terpantau dengan baik.
Program Pangan Murah Hadapi Tantangan Iklim
Komponen ketiga dari dukungan fiskal ini adalah ketahanan pangan. Sitaro mengimplementasikannya melalui “Program Pangan Murah” yang dirancang khusus untuk menjangkau wilayah-wilayah lokus kegiatan.
Bob mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar subsidi biasa, melainkan strategi adaptif terhadap kondisi lingkungan saat ini yang rentan terhadap perubahan cuaca.
“Program pangan murah ini juga menjadi upaya lain pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi iklim saat ini,” tutup Bob.
Mengingat Sitaro adalah wilayah kepulauan yang rentan terhadap gangguan distribusi logistik, ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjadi kunci stabilitas sosial. Dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pangan murah, pemkab berupaya melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga.
Bob mengatakan, integrasi antara program pangan murah, MBG, dan renovasi rumah dalam satu paket dukungan fiskal Rp 1 miliar merupakan pendekatan pembangunan yang inklusif dari pemerintah.
“Pimpinan daerah berkomitmen memastikan bahwa program prioritas nasional benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat di garis depan kepulauan,” tutupnya.(**)
