SITARO, TERASMANADO.COM — Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki tahap pembahasan bersama DPRD. Agenda tersebut menjadi perhatian penting karena terdapat perubahan cukup signifikan pada struktur pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.
Rancangan tersebut disampaikan langsung oleh Plt. Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE., MM., dalam Rapat Paripurna DPRD Sitaro, Senin (24/8/2026), yang berlangsung di ruang rapat DPRD.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Moghtar H.M. Kaudis, S.Pi., M.Si., didampingi unsur pimpinan dan dihadiri para anggota DPRD, Pj. Sekretaris Daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, kepala bagian, direktur RSUD, para camat, tenaga ahli fraksi, serta insan pers.
Dalam penjelasannya, Heronimus mengatakan perubahan KUA-PPAS disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan APBD, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, kebutuhan program prioritas, serta dinamika kemampuan fiskal daerah.
“Perubahan ini diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap realistis, efektif, efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Heronimus.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah mencatat adanya penurunan secara keseluruhan. Pendapatan Daerah yang sebelumnya berada pada angka sekitar Rp495,39 miliar, dalam rancangan perubahan menjadi Rp492,88 miliar atau berkurang Rp2,52 miliar.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2,52 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan tipis sebesar Rp1,95 juta, dari Rp24,515 miliar menjadi Rp24,517 miliar.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan Belanja Daerah. Total belanja bertambah sekitar Rp12,19 miliar, dari Rp535,42 miliar menjadi Rp547,61 miliar. Penyesuaian ini antara lain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta belanja modal.
Belanja Operasi menjadi salah satu komponen yang mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp8,96 miliar menjadi Rp401,87 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari tambahan Belanja Pegawai sebesar Rp4,33 miliar dan Belanja Barang dan Jasa sekitar Rp4,67 miliar.
Selain itu, Belanja Modal juga meningkat sebesar Rp2,30 miliar menjadi Rp56,93 miliar. Penambahan terutama terdapat pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Tanah, meskipun beberapa komponen seperti jalan, jaringan, irigasi, peralatan dan mesin mengalami penyesuaian.
Pemerintah daerah juga meningkatkan Belanja Tidak Terduga dari Rp3 miliar menjadi Rp3,93 miliar atau bertambah sekitar Rp929,76 juta. Sementara Belanja Transfer tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp84,88 miliar.
Perubahan antara target pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan defisit APBD sebesar Rp14,71 miliar. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan dinaikkan menjadi Rp55,18 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp440 juta.
Heronimus menegaskan, rancangan perubahan KUA-PPAS selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Semoga dukungan dan kerja sama yang baik ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan demi terwujudnya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang Maju, Sejahtera, Damai dan Dahsyat (MASADADA),” kata Heronimus.
Dengan masuknya dokumen perubahan KUA-PPAS ke DPRD, perhatian kini tertuju pada proses pembahasan untuk memastikan setiap penyesuaian anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah. (Jem)
