Manado, TERASMANADO.COM – Komisi III bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut Kementerian Pekerjaan Umum.
RDP dilaksanakan di ruang rapat Komisi III lantai II Kantor DPRD Sulut, Selasa (1/9/2026). RDP ini dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos. Turut hadir Wakil Ketua Nick Lomban, Sekretaris Yongkie Limen, Anggota Remly Kandoli, Gracia Oroh, dan Haslinda Rotinsulu.
Dalam RDP ini, Komisi III mempertanyakan progres pembangunan sekolah rakyat. Salah satunya pembangunan sekolah takyat di Tampusu, Remboken, Kabupaten Minahasa.
Selain itu, Komisi III juga mempertanyakan kabupaten/kota yang sudah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat. Dalam RDP terungkap, ada tiga daerah yakni Minahasa Utara (Minut), Bolaang Mongondow (Bolmong), dan Minahasa Selatan. Dari tiga daerah ini dua di antaranya prosesnya sudah lebih maju yakni Minut dan Bolmong. Sementara Minsel masih terkendala sertifikat.
Hal ini diungkapkan Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut, Kries Kuswara. Dia mengatakan, sekolah rakyat di Tampusu, Remboken, kemarin sudah dilakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pembangunan sekolah takyat di Tampusu ini masuk tahap dua. Pembangunan tahap dua ini dengan anggaran Rp 293 miliar. Progresnya sudah masuk 93 persen sehingga sudah bisa difungsionalkan.
“Dengan luas tanah 5,2 hektar. Siswa ada 1.080. SD 18 rombongan belajar (rombel), SMP 9 rombel, dan SMA 9 rombel juga. Jadi total siswanya itu 1.080 nantinya tahap dua akan menjadi 1.260 siswa itu baru siswanya. Tenaga didiknya dan tenaga asuhnya beda lagi. Di situ ada asrama, baik asrama guru, siswa dan sarana prasarana seperti mini soccer, genset, lengkap gereja, gedung serbaguna dan lain-lain. Saat ini progresnya sudah masuk di 93 persen sehingga sudah bisa difungsionalkan. Kemarin MPLS dengan total siswa 395 siswa yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Kries.
Dikatakannya, ada masalah di Tampusu lahanya banyak yang melengku. Harusnya ada lapangan bola standar FIFA, tapi hanya dibuat jadi mini soccer. Idealnya 7 hektar.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen mengingatkan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut terus melakukan koordinasi dengan komisi III DPRD sulut. “Supaya kalau ada permasalahan kita bisa bantu cari terobosan,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Tak hanya itu, Yongkie juga berharap Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulut melibatkan UMKM lokal atau perusahaan daerah dalam mengerjakan proyek.
“Berdayakan pengusaha di daerah. Kan sayang. Kita semua di daerah bayar pajak perusahaan dan karyawan. Otonomi daerah cuma gaung maunya cuma pusat,” sebut Yongkie.
Sementara Anggota Komisi III Capt. Remly Kandoli mempertanyakan mekanisme pengusulan Sekolah Rakyat di daerah. “Bagaimana aturannya. Apakah masih bisa mengusulkan,” tanya Kandoli.
Kries pun langsung merespons pertanyaan Kandoli. “Yang mengusulkan itu kabupaten/kota langsung ke Kemensos. Boleh ke kita nanti kita arahkan kita fasilitasi. Nanti masuknya ke Kemensos,” ujar dia.
Sementara untuk berdayakan perusahaan daerah, kata dia, kewenangan pelelangan itu di pusat. “Lelang pekerjaan proyek ratusan miliar itu oleh Kementerian,” kata dia.
Untuk Minut sendiri sementara perencanaan tipologi di pusat. Ini tanah yang diberikan oleh Pemda ke kami nanti akan dihibahkan ke Kemensos. Sementara untuk Bolmong, lahanya cukup besar. Yang diserahkan 7 hektar.
Selain daerah itu, ada Bitung pernah mengusulkan tapi lahannya berbukit sekali. Manado juga, Kemensos sudah kemari di sini cuma mereka tidak ada lahan tapi Manado koordinasi di Pemprov untuk meminta lahan di Buha untuk hibah dulu ke kota Manado baru ke Kemensos baru lanjutnya kami tindak lanjuti.
“Proses sekolah rakyat ini cepat karena mendapat atensi khusus. Ketika lahan dan sertifikat masuk dan lahannya landai langsung itu. Untuk pengusulan masih bisa. Setiap tahun ada 100, kemarin saja dari 100 7 gugur. Diharapkan kriteria lahannya harus masuk supaya tidak berulang lagi kriterianya. Sama kaya Bolmong itu lima kali,” kata Kries.
Ketua Komisi III Berty Kapojos saat diwawancara usai RDP mengatakan, Satker Pelaksana Strategis Sulut sekarang sedang mengerjakan yaitu Sekolah Rakyat Tampusu yang sudah 93 persen selesai yang menampung murid sekitar 1.080 orang. Mereka juga mengerjakan Masjid Ahmad Yani yang belum selesai dengan anggaran Rp 7 miliar, baru sekolah-sekolah madrasah sementara diusulkan.
“Balai ini pekerjaan apabila contoh kalau ada menteri atau presiden datang dan meminta untuk mengerjakan maka mereka langsung mengerjakan atau menindaklanjuti instruksi tersebut,” kata Kapojos.
Dia menambahkan, sekolah rakyat juga bisa diusulkan melalui kepala daerah, yang ada sekarang Minut dan Bolmong. “Rencana turun lapangan minggu depan kita turun ke Tampusu,” ujar Kapojos. (ADVERTORIAL)
