SITARO, TerasManado.com – Pemahaman terhadap regulasi menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, tertib, dan akuntabel. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) melalui rapat koordinasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE, pada Senin (9/11/2026), bertempat di Media Center Kantor Bupati Kepulauan Sitaro.
Agenda utama pertemuan ini adalah penjelasan mengenai pelaksanaan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Dalam arahannya, Plt. Bupati menaruh perhatian pada pentingnya kesamaan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap ketentuan terbaru tersebut. Hal ini diperlukan agar setiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran program pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, setiap prosesnya membutuhkan perencanaan yang matang, ketelitian, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan perangkat daerah semakin memahami mekanisme persiapan hingga pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, sehingga potensi kekeliruan administrasi maupun hambatan dalam proses pengadaan dapat diminimalkan.
Plt. Bupati dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Alfa I. Puerwanto, yang turut memberikan penjelasan berkaitan dengan regulasi dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat sinergi antara UKPBJ dan seluruh perangkat daerah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan secara efektif, profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro berharap, melalui pemahaman yang baik terhadap Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sitaro. (Jem)
