TERASMANADO.COM, Manado – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Henry Walukow menyoroti pokok pikiran DPRD Sulut yang tidak diakomodir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Politikus Partai Demokrat itu meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengungkap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat dicek.
“Apakah ini sudah sesuai dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah masuk dalam SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) dan terakomodir berapa persen,” kata Henry dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD di ruang paripurna DPRD Sulut, Senin (25/11/2024) pada
“Jangan pokok-pokok pikiran kita ini hanya formalitas saja dalam SIPD tetapi tidak diakomodir,” kata Henry.
Tak hanya itu, Henry juga menyinggung soal penyaluran dana hibah lewat bantuan sosial. Dia juga meminta data penerima untuk dapat disampaikan oleh TAPD kepada DPRD.
Hal itu dikarenakan adanya rumah-rumah ibadah, yang sudah dua kali mengajukan proposal selama dua tahun berturut-turut, namun tidak pernah mendapatkan bagian.
“Sebenarnya seperti apa sih di bagian Kesra Provinsi Sulawesi Utara? Apakah bantuan-bantuan ini hanya milik kelompok tertentu? Saya pernah merekomendasikan beberapa rumah ibadah secara langsung karena mereka menyampaikan sudah dua tahun berturut-turut, tetapi tidak pernah dapat sehingga menimbulkan ketidak percayaan dari masyarakat,” ujar Henry.
Legislator dapil Minut-Bitung itu berharap, TAPD dapat membuka RKA di seluruh SKPD sebagai bentuk keterbukaan dan profesionalisme pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (*)
