Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024.
Kegiatan ini berlangsung pada 26-27 Februari 2025 di Aula Kantor KPU Sulut, dan menghadirkan berbagai pihak terkait yakni Fasilitator KPU RI, Bawaslu Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), stakeholder, penggiat pemilu, lembaga pemantau, media massa, partai politik, serta KPU Kabupaten/Kota se-Sulut.
FGD ini dibuka oleh Anggota KPU Salman Saelangi. Dalam sambutannya, Salman menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemilihan di masa mendatang.
Dia juga menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan secara serentak. Selain itu, Salman juga menegaskan bahwa penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah dilakukan pada 5 Februari 2025, yang menjadi dasar awal dalam pembahasan evaluasi.
Pelaksanaan FGD ini sesuai dengan Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 tentang Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
Melalui diskusi ini, diharapkan semua peserta dapat memberikan masukan konstruktif yang akan menjadi bahan utama dalam menyusun laporan evaluasi, guna memperbaiki penyelenggaraan pemilihan pada periode selanjutnya.
Selama diskusi berlangsung, peserta terlibat aktif dalam memberikan catatan dan masukan terkait berbagai aspek pemilihan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan partisipasi masyarakat, efisiensi operasional dalam penyelenggaraan pemilihan, validitas dan akurasi data pemilih, serta transparansi dalam pelaporan dana kampanye.
Selain itu, aspek perencanaan anggaran dan berbagai permasalahan hukum yang muncul selama proses pemilihan juga menjadi fokus pembahasan.
Tidak hanya itu, peserta juga mengapresiasi sistem penyelenggaraan pemilihan yang dinilai semakin baik. Beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya menjadi contoh positif yang bisa diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut di pemilihan mendatang.
Namun, tantangan yang masih ada perlu dicarikan solusi agar pemilihan berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Hasil dari FGD ini akan dirangkum dalam laporan evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pilkada ke depan.
Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh dan berbasis partisipasi dari berbagai pihak, diharapkan pilkada selanjutnya dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, serta berintegritas tinggi, demi mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Sulut. (*/ivo)
