Manado, TERASMANADO.COM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara menargetkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak dokumen tersebut resmi diserahkan.
Ketua Pansus, Raski Mokodompit, menyampaikan optimisme target waktu tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah dirancang. Ia menjelaskan bahwa pembahasan akan mulai dilakukan pada pekan depan dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.
“Target 30 hari pembahasan sejak LKPJ Gubernur Tahun 2025 dimasukkan, kami optimis bisa dipenuhi. Pembahasan akan dimulai pekan depan,” ujar Mokodompit.
Dalam prosesnya, Pansus DPRD Sulut telah menyusun tahapan kerja yang sistematis. Pada minggu pertama, pembahasan akan difokuskan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mendalami berbagai program dan capaian kinerja pemerintah provinsi selama tahun anggaran 2025.
Selanjutnya, pada minggu kedua hingga ketiga, Pansus akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Sekitar satu minggu bersama SKPD, kemudian satu sampai dua minggu kami akan turun langsung melakukan cek lapangan,” jelasnya.
Pembahasan LKPJ Gubernur merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Melalui proses ini, dewan dapat mengevaluasi efektivitas program, penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Raski Mokodompit menegaskan pihaknya akan bekerja secara maksimal dan objektif agar hasil pembahasan benar-benar memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
Selain itu, keterlibatan SKPD dan verifikasi lapangan dinilai sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi. Dengan demikian, hasil akhir pembahasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di masyarakat.(**)
