Manado, TERASMANADO.COM – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025 mulai dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut bersama perangkat daerah, Senin (13/4/2025).
Wakil Ketua Pansus Louis Carl Schramm SH MH menyorot hilangnya aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
“Bolak balik torang dengan Bappeda bicara masalah pokir. Pas pelaksanaannya torang pe pokir ilang nintau ke mana. Nanti tolong jelaskan itu. Kalau memang nyanda bisa sampaikan, nanti torang sampaikan kepada gubernur nda usah pokir-pokir lah torang ini dia, karena torang juga reses jadi beban pa torang,” ungkap Louis.
Ketua Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, “Torang turun reses janjikan kepada masyarakat mo bekeng ini mo bekeng itu, tapi pas pelaksanaannya nyanda ada. Torang lagi yang dimarahi oleh masyarakat. Padahal sudah diatur dalam Undang-undang.”
Louis meminta semua perangkat daerah menjaga kinerja. “Jadi sekali lagi mari torang sama-sama menjaga kinerja daripada semua perangkat daerah termasuk visi dan misi daripada gubernur dan wakil gubenrur supaya bisa berjalan,” ujar legislator dapil Kota Manado ini.
Terkait dengan pokir ini, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk mengakui. Ia mengatakan, memang kami sangat menyadari bagaimana perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan.
“Memang pada tahun 2026 ini ada beberapa yang missing dan kami telah melakukan koordinasi bersama dengan BKAD dan OPD dan ini akan kami cek dan lihat bagaimana untuk mengembalikan itu di dalam Perubahan APBD,” kata Elvira.
Menurt dia, ini menjadi pelajaran buat kami sehingga di tahun 2027. Kami telah melakukan penajaman pokir mulai dari tahapan RKPd berkaca dari 2026 penajaman itu sudah berada di tahapan KUA-PPAS.
“Dan ini sudah diperbaiki, tahun 2027 mulai RKPD kemarin sudah melakukan penajaman prioritas pokir dari semua anggota dewan,” ujar dia. (ivo)
