Manado, TERASMANADO.COM – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Henry Walukow tak kenal lelah suarakan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan. Dia berulang kali bahkan dalam rapat paripurna lalu, Henry suarakan agar pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan.
Tak sampai di situ, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Bappeda Selasa (30/06/2026), anggota DPRD dapil Minut-Bitung ini tampil kritis. Meski dalam semangat efisiensi, Dia meminta Bappeda serius mengawal progres anggaran dan merealisasikan aspirasi masyarakat, khususnya perbaikan jalan provinsi yang rusak.
“Di tengah efisien berjalan masih normal saja. Saya hanya ingin mendengar progres anggaran yang disiapkan Bappeda untuk memenuhi tuntutan pembangunan yang ada di Sulut,” kata dia.
Bagi Anggota DPRD Sulut dua periode ini, publik tidak butuh jargon. Yang dibutuhkan warga adalah bukti nyata. Proyek jalan mulus, jembatan layak, dan fasilitas publik berfungsi. Karena itu Hendry mendesak Bappeda memaparkan secara detail progres realisasi anggaran, bukan hanya angka di atas kertas.
Bahkan Hendry menyentil berbagai prestasi Pemprov Sulut dengan kondisi infrastruktur di lapangan. “Pemprov banyak prestasi, tetapi di mata masyarakat kelihatan sarana dan prasarana yang rusak,” ujar dia.
Henry menyebut, keluhan paling banyak masuk ke DPRD lewat masa reses justru soal jalan provinsi yang berlubang, bergelombang, dan membahayakan pengguna. Namun realisasinya minim.
“Kiranya mendapat perhatian Bappeda. Tolong diakomodir aspirasi yang disampaikan kepada kami Anggota DPRD Sulut lewat reses. Dari tiga tahun lalu sampai reses terakhir sedikit aspirasi yang terealisasi terkait jalan-jalan provinsi,” tegas Henry dengan nada serius.
Lanjutnya, permintaan konkret dari masyarakat kepada Anggota DPRD Sulut ke Bappeda, gunakan momentum APBD Perubahan 2026 untuk memperbaiki infrastruktur jalan provinsi.
“Minta tolong APBD Perubahan bisa mendapatkan perhatian,” ucapnya.
Dirinya berharap Bappeda tidak hanya jadi perencana di atas meja, tapi juga memastikan aspirasi reses DPRD benar-benar masuk dalam penganggaran.
Menurutnya, jalan provinsi yang rusak adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kalau itu tak tersentuh, maka capaian prestasi Pemprov tidak akan dirasakan langsung oleh rakyat. (ivo)
