Sangihe, TERASMANADO.COM — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, turun langsung meninjau lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kampung Binala dan Kampung Lelipang, Kecamatan Tamako, Jumat (24/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan kebutuhan dasar sekaligus memastikan percepatan penanganan bagi warga terdampak.
Bupati Michael Thungari didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Thungari Soeyoenus, Wakil Ketua TP-PKK Agnes Bulahari Walukouw, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pada kesempatan itu, pemerintah daerah menyalurkan berbagai bantuan darurat berupa bahan pangan, kasur, tikar, selimut, family kit, hingga makanan untuk anak-anak. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan akibat bencana.
Bupati menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar masyarakat selama masa tanggap darurat.
“Sekurang-kurangnya mereka tidak lagi memikirkan masalah perut. Dengan adanya bantuan sementara ini, setidak-tidaknya kebutuhan mereka untuk satu minggu ke depan sudah bisa terpenuhi,” ujar Thungari.
Selain penyaluran bantuan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga sedang melakukan pendataan terhadap tingkat kerusakan rumah warga. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan pembangunan maupun rehabilitasi rumah yang terdampak.
Meski demikian, Bupati mengakui bantuan yang diberikan nantinya mungkin belum mampu membangun kembali rumah warga secara utuh seperti semula. Namun, pemerintah berupaya agar masyarakat dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
“Kami berharap, meskipun bersifat darurat, bantuan ini dapat membantu Bapak dan Ibu kembali memiliki tempat tinggal yang bisa dihuni,” katanya.
Dalam arahannya kepada para Kapitalaung, Bupati juga meminta agar Dana Desa dapat diprioritaskan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana melalui perubahan hasil musyawarah desa.
“Jangan dulu mengagendakan pembangunan yang lain. Fokuskan terlebih dahulu untuk menormalkan kehidupan masyarakat, terutama membantu rumah-rumah yang mengalami kerusakan,” tegasnya.
Menurut Thungari, penggunaan Dana Desa untuk penanganan bencana dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa sehingga anggaran dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dana Desa merupakan hasil musyawarah masyarakat. Ketika dana cair, musyawarahkan kembali dan lakukan perubahan agar bisa difokuskan pada penanganan dampak bencana. Tidak ada masalah untuk itu,” pungkas Bupati. (Ayuk)
