Manado, TERASMANADO.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Royke Anter melaksanakan reses II persidangan ketiga tahun 2026 bersama warga di Kantor Kelurahan Karema, Kota Manado, Senin (3/8/2026).
Berbagai aspirasi masyarakat disampaikan kepada Royke Anter yang merupakan wakil rakyat dapil Kota Manado. Warga menyampaikan aspirasi mulai dari masalah sampah, kamtibmas, hingga masalah pendidikan.
“Kalau bisa ada pengadaan tempat sampah. Juga masalah kriminal yang sering terjadi. Kedepan, kiranya ada sikap tegas dari aparat. Kemudian patroli dari aparat baik pemerintah maupun aparat keamanan,” kata Steward, warga setempat.
Selain itu, Ibu Mei mengungkapkan masalah pendidikan terlebih proses penerimaan siswa baru baik SD, SMP maupun SMA.
“Proses penerimaan ribet. Administrasi untuk anak masuk sekolah juga harus diperbaiki. Sistem penerimaan juga. Padahal masalah pendidikan anak sangat penting. Ada juga sekolah negeri yang meminta uang padahal sekolah negeri,” ujar Mei.
Kemudian Bapak Husein menyampaikan ada rencana pembangunan masjid. Dirinya berharap kalau ada dana hibah pembangunan rumah ibadah, DPRD bisa membantu.
Dari berbagai aspirasi warga ini, Royke Anter menyampaikan akan memilah mana yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Manado, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kepedulian Royke Anter begitu nampak dari berbagai aspirasi masyarakat. bahkan dirinya mengatakan akan membantu 50 zak Semen untuk pembangunan masjid.
Terkait harapan warga agar disiapkan tempat sampah, Royke mengakui bahwa kondisi keuangan pemerintah baik di kota Manado maupun provinsi sedang kurang baik karena ada pemotogan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sedangkan masalah Kamtibmas, dirinya mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berperan lebih. Selain itu, masalah ini harus dimulai dari keluarga masing-masing untuk saling mengingatkan kepada anak-anak kita agar menjaga Kamtibmas dan tidak melakukan tawuran.
Untuk aspirasi soal pendidikan, dirinya akan menelusuri terkait informasi ada SMA negeri yang meminta uang untuk SPP.
“Sekolah negeri itu gratis SPP. Mungkin tidak ada. Mungkin itu kesepakatan komite dan setahu saya itu tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau memang benar ada pungutan ataupun SPP di sekolah negeri, saya akan telusuri. Itu tidak bisa,” kata Royke. (ivo)
