Airmadidi, TERASMANADO.COM – Arah pembangunan Minahasa Utara pada 2027 dipertegas melalui kesepakatan kebijakan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) menempatkan penguatan infrastruktur berkelanjutan, struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan transformasi digital sebagai bagian dari pondasi menuju daerah yang berdaya saing sekaligus berkembang sebagai hub logistik di Sulawesi Utara.
Arah tersebut dituangkan dalam dua agenda paripurna pada Sabtu (08/08/2026) yakni Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, sekaligus Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan strategis karena menentukan arah kebijakan fiskal sekaligus prioritas pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah.
“Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan menjadi bentuk nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah,” tukas Bupati.
Dalam rancangan kebijakan tersebut, pembangunan 2027 mengusung tema “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Menuju Minahasa Utara Hebat sebagai Hub Logistik yang Maju dan Berkelanjutan.” Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan pada penguatan struktur ekonomi, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan transformasi digital, disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing daerah. Sejumlah pengembangan wilayah juga menjadi bagian dari arah pembangunan, antara lain SPAM Regional Bimatara, penguatan pariwisata DPP Manado-Likupang, serta pengelolaan sampah menjadi energi.
Dari sisi fiskal, Pemkab Minut menekankan kualitas penggunaan anggaran melalui pendekatan money follow priority. Setiap program dan kegiatan diprioritaskan berdasarkan kewajiban serta dampaknya terhadap masyarakat. Pada sisi pendapatan, pemerintah daerah menyiapkan langkah optimalisasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, serta pengelolaan aset daerah secara profesional. Strategi tersebut juga didukung upaya membuka peluang investasi dan menggali dukungan pemerintah pusat maupun kementerian/lembaga untuk pembangunan daerah.
Sedangkan dalam penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026, Bupati menjelaskan, perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi ekonomi, perubahan asumsi makro, kebijakan pemerintah pusat, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD hingga semester pertama 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny A. Rumimpunu diawali dengan penyampaian dan penyerahan dokumen perubahan anggaran dari Bupati kepada pimpinan DPRD, kemudian dilanjutkan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027.
Bupati Joune Ganda menegaskan, kesepakatan tersebut belum menjadi tahap akhir karena masih dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027. Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD diminta mempertahankan komunikasi serta kemitraan dalam menyelesaikan seluruh tahapan penganggaran. “Penandatanganan Nota Kesepakatan ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” tandasnya.(VIC)
