SITARO, TERASMANADO.COM — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penyampaian tanggapan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Senin (12/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sitaro, Hieronimus Makainas, SE., MM., menghadiri rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Dewan tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari proses komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas arah kebijakan anggaran untuk tahun mendatang.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sitaro, Moghtar Kaudis, S.Pi., M.Si., serta dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Drs. Eddy Salindeho, M.Si., bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan unsur sekretariat daerah.
Agenda penyampaian tanggapan umum memberikan ruang bagi setiap fraksi untuk menyampaikan pandangan terhadap rancangan anggaran yang telah diajukan pemerintah daerah. Melalui tahapan ini, berbagai masukan dan perhatian dari anggota dewan dapat menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum Ranperda APBD 2027 berlanjut ke tahapan berikutnya.
Empat fraksi DPRD Sitaro menyampaikan tanggapan melalui perwakilan masing-masing. Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Claudia David, Fraksi Restorasi disampaikan langsung Ketua Fraksi Heddy Wem Janis, SH., MM., Fraksi Golkar dibacakan Ketua Fraksi Selmina Papuas, S.Pd., sedangkan Fraksi Perindo dibacakan Yolanda Halim, SE.
Dalam penyampaian pandangan tersebut, masing-masing fraksi memberikan perhatian terhadap rancangan APBD 2027 sesuai dengan pandangan dan catatan yang disampaikan. Tanggapan umum ini menjadi bagian penting dalam mempertemukan perspektif legislatif dengan perencanaan program serta prioritas pembangunan yang disusun pemerintah daerah.
Selain menyampaikan pandangan terhadap Ranperda, keempat fraksi juga memberikan apresiasi atas kepemimpinan Plt Bupati Hieronimus Makainas. Apresiasi tersebut menjadi salah satu catatan dalam dinamika rapat paripurna, yang tidak hanya berfokus pada substansi anggaran, tetapi juga hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sitaro, tahapan pembahasan bersama DPRD merupakan kesempatan untuk mencermati berbagai masukan yang disampaikan wakil rakyat. Sementara itu, bagi DPRD, penyampaian tanggapan umum merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembahasan terhadap kebijakan anggaran daerah yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 2027.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan tanggapan umum, Ketua DPRD Moghtar Kaudis memimpin jalannya persidangan dengan menerima masukan terkait kelanjutan agenda pembahasan. Rapat kemudian diskors berdasarkan keputusan dalam persidangan, dengan pembahasan dijadwalkan berlanjut pada hari berikutnya.
Sebelum menutup sementara persidangan, Kaudis menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Plt Bupati Hieronimus Makainas, Pj Sekda Eddy Salindeho, serta seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk kepala OPD, kepala bagian, dan unsur sekretariat daerah yang mengikuti rapat paripurna tersebut.
Menurutnya, kehadiran unsur pemerintah daerah dalam forum legislatif merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi dan koordinasi selama proses pembahasan Ranperda APBD berlangsung. Keterlibatan kedua pihak diharapkan mendukung kelancaran tahapan pembahasan hingga diperoleh kesepahaman terhadap kebijakan anggaran yang akan ditetapkan.
Penundaan sementara rapat paripurna bukan berarti tahapan pembahasan telah berakhir. Sebaliknya, agenda yang akan dilanjutkan memberikan ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk meneruskan pembicaraan sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan pandangan dan masukan yang telah disampaikan keempat fraksi.
Melalui proses pembahasan yang berlangsung secara bertahap, Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat dibahas secara cermat dan terarah. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting dalam merumuskan kebijakan anggaran yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan pembangunan masyarakat Sitaro. (Jem)
