SITARO, TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memastikan kebijakan sosial pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut ditunjukkan melalui rapat kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Dinas Sosial, serta para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Rapat kerja tersebut dipimpin Plt. Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas, SE., didampingi Pj. Sekretaris Daerah Drs. Eddy S. Salindeho, M.Si., serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Ir. Novia Tamaka. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah daerah, pengelola data statistik, perangkat daerah, dan pendamping program sosial.
Keberadaan data yang akurat menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan data sosial yang digunakan dalam perencanaan maupun penyaluran bantuan menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga tepat sasaran di lapangan.
Kolaborasi dengan BPS dinilai memiliki peran strategis karena data menjadi dasar dalam membaca kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sitaro. Sementara itu, Dinas Sosial bersama Pendamping PKH memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat penerima manfaat, sehingga informasi dari lapangan dapat menjadi bahan penting dalam proses pemutakhiran dan verifikasi data.
Plt. Bupati Heronimus Makainas menempatkan sinergi antarlembaga sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang lebih kuat, berbagai persoalan yang berkaitan dengan data penerima manfaat dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusi secara bersama.
Pemerintah Kabupaten Sitaro juga diharapkan dapat membangun pola kerja yang semakin terintegrasi, terutama dalam mempertemukan data statistik dengan kondisi riil masyarakat. Hal ini penting agar program perlindungan dan pemberdayaan sosial tidak berhenti pada proses pendataan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Rapat kerja yang berlangsung Senin tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Sitaro untuk menjadikan data sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah daerah bersama BPS, Dinas Sosial, dan Pendamping PKH diharapkan terus menjaga koordinasi agar setiap program sosial dapat dilaksanakan secara transparan, terukur, dan semakin tepat sasaran bagi masyarakat Kepulauan Sitaro. (Jem)
