TERAS, Manado- Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara, Melky Jakhin Pangemanan didaulat menjadi narasumber di kegiatan peningkatan kapasitas Forum Pimpinan DPRD se-Provinsi Sulut Tahun 2022, yang digelar di Hotel Luwansa Manado, Senin (27/6/2022).
Anggota DPRD Sulut duduk sejajar dengan Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nyoto Suwignyo, juga sebagai narasumber.
Pada kesempatan tersebut, MJP mengatakan bahwa salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yakni untuk membentuk suatu peraturan daerah.
“Makanya kita perlu menggunakan instrumen indeks kepatuhan daerah dalam pembentukan Perda sebagai suatu alat ukur dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam konteks penyusunan Perda dalam rangka meningkatkan kesadaran penyelenggara pemerintahan di daerah mengenai pentingnya mekanisme pembentukan Perda yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata MJP dihadapan pimpinan dan anggota DPRD se-Sulut.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini menambahkan, kegiatan ini penting dan bermanfaat sebagai wadah diskusi, bertukar pikiran dalam memecahkan bersama persoalan publik, berbagi pengalaman kerja DPRD dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
“Terima kasih kepada Ketua DPRD Pak Andy yang boleh mempercayakan saya menjadi narasumber bersama Pak Nyoto dari Kemendagri. Senang bisa berbagi dengan Pimpinan DPRD Provinsi, anggota dan seluruh Pimpinan DPRD di 15 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara,” ujar MJP yang pada pekan lalu dipercayakan Wakili Bapemperda se- Indonesia menjadi narasumber Rakornas Kemendagri.
Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Nyoto Suwignyo yang juga bertindak sebagai narasumber menuturkan bahwa secara teknis Rakortekrenbang 2022 diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan nasional.
“Kesepakatan dimaksud nantinya akan menjadi bahan masukan bagi pusat dan daerah dalam menyempurnakan rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” kata Nyoto.
Sebelumnya, acara dibuka oleh Gubernur Sulut yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setprov Sulut Asiano G Kawatu.
Kawatu menuturkan, kegiatan seperti ini sangat penting dalam mengevaluasi kinerja pimpinan DPRD se-Sulut dan juga memperkokoh komitmen bersama dalam pembangunan ke depan.
“Kami mendukung kegiatan ini. Dalam konteks ekonomi daerah eksistensi DPRD Provinsi Sulut dan DPRD kabupaten/kota se-Sulut diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta menunjukan kinerja optimal sesuai visi dan misi pembangunan daerah,” kata Kawatu.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD mengatakan, sebagai wakil rakyat harus bisa mengupgrade pola pikir dalam menjalankan tugas mengawal kepentingan masyarakat.
“Hal ini sangat penting. Karena tugas kita sangat penting,”sebutnya.
Lanjutnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wakil rakyat memilki peranan penting dalam pembangunan daerah.
Agar pembangunan daerah itu berjalan sesuai target, kesejahteraan masyarakat tercapai, perlu ada kerja keras DPRD.
“Forum ini harus memberi dampak positif bagi tugas-tugas kita di masyarakat,” tegasnya.
Laporan panitia juga disampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu. Dirinya menjelaskan kegiatan ini sebagaimana diamanatkan UU nomor 23 Tahun 2014, PP nomor 2018, Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2021, dan Rencana Tahun DPRD Sulut.
“Maksud dan tujuan untuk membangun senergi wawasan komunikasi dan di DPRD motivasi DPRD, dan tujuannya meningkatkan peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan pengetahuan terkait fungsi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Sekwan Kawatu.
Pada akhir kegiatan, Wakil ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay mengharapkan sinergitas antar pimpinan dan anggota DPRD se-Sulut tetap terjaga. Pokok-pokok pikiran yang dituangkan menjadi dasar kita dalam pembangunan daerah di Sulut.
“Pokok-pokok pikiran yang telah dituangkan ini tentunya menjadi acuan dan masukan kepada pemerintah pusat seperti yang telah disepakati bersama lewat 12 rekomendasi yang dihasilkan. Hal ini adalah bertujuan untuk pembangunan daerah dan SDM yang lebih maju,” tandasnya. (*)
