TERASMANADO.COM – Selain pengadilan, Demokrat Sulut juga bertandang ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara untuk meminta perlindungan hukum, Senin (3/4/2023).
Di Kemenkumham, para pengurus struktur Partai Demokrat Sulut diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun didampingi Kepala Divisi Administrasi Jhon Batara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Putu Murdiana, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut Billy Lombok menjelaskan kehadiran perwakilan Demokrat Sulut di Kemenkumham.
“Kita ke sini tentunya untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hasil kongres Partai Demokrat. Demokrat berada pada posisi yang benar, pengalaman empirik menujukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dkk,” kata Wakil Ketua DPRD Sulut itu.
“16 kali kita sudah berporses di pengadilan selalu AHY menang. Kali ini ke 17 sudah PK di Mahkamah Agung. Kami mohon di Kemenkumham dapat perlindunahn hukum,” tambah Billy.
Selain itu, Demokrat juga menyampaikan keprihatinan terkait tenaga kerja Indonesia khusus dari Sulut di luar negeri.
“Kami bermohon agar Kemenkumham bisa memberikan perhatian serius agar tenaga kerja Sulut di luar negeri yang tersangkut masalah hukum. Kita harap ada peran dari pemerintah jika warga memerlukan bantuan hukum,” kata Billy.
Billy juga menyinggung soal Piala Dunia U-20.
“Kita berharap berbagai isu bangsa tidak terbawa ke isu sektarian. Masalah bola tidak dibawa masalah agama, apalagi Sulut terkenal toleransi tinggi sehingga kita bisa hidup damai,” sebut Billy.
Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun memberikan respons dan tanggapan terkait apa yang sudah disampaikan Demokrat Sulut.
“Kami instansi veritikal tidak berkompeten mengometari isu konflik internal Partai Demokrat. Akan kami berikan treatment yang sama. Meski pimpinan kami berbeda warna tidak mempengaruhi pelayanan kami,” tegas Lumbuun.
Lanjut dia, soal korban pekerja migran banyak di Kamboja sudah dimonitor oleh Kemenkumham terkait keberadaan, status keberangkatan dan untuk apa alasanya dia berangkat.
“Itu menjadi laporan atensi kami ke pimpinan,” sebut Lumbuun.
Soal Piala Dunia U-20, kata Lumbuun, ia sepakat juga bahwa memang Sulut laboratorium kebhinakaan Indoensia.
“Tidak pernah ada konflik. Kalau ada tidak berarti. Sulut puji Tuhan dan Alhamdulillah masih berdiri tegak dan utuh, saya sepakat olahraga tidak ada campur tangan politik dan olahraga dan sudah dipertegas oleh Bapak Presiden,” tutur Lumbuun.
Turut hadir bersama Direktur Eksekutif DPD PD Sulut David Runtuwarouw, Ketua Fraksi DPRD Sulut Hendry Walukow, Ketua DPC Mitra Katherine Mokodaser, Ketua DPC Minahasa Daily Watulingas, dan Ketua DPC Bolmong Bambang Dwidjadmiko. (IVO)
