Jakarta, TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) senilai lebih dari Rp11,5 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (03/12/2025). Penyerahan di Gedung KPK Jakarta ini dihadiri langsung Bupati Joune Ganda bersama Sekda Novly
Sangihe — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sangihe, Ferdy Sondakh, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/08/2025). Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi
TERAS, Manado – Plt Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut) Efan Runtukahu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang telah melakukan upaya pencegahan korupsi hingga meraih Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023 terbaik dengan total nilai 90,47. “Dengan diraihnya
TERAS, Manado – Polda Sulawesi Utara (Sulut) menggelar audiensi dan rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dan Kejati Sulut. Kegiatan tersebut digelar di aula Catur Prasetya Polda Sulut, Rabu (6/3/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan KPK
TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung terus mengukuhkan komitmennya dalam mencegah korupsi di berbagai sektor. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan pada Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi
TERASMANADO.COM – Gugatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) dibawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung (JGKWL) atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi terhadap sejumlah lahan aset Pemkab Minut dikabulkan. Dengan demikian menurut Bupati Joune Ganda, Jumat (22/09/2023)
TERAS, Manado- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Deputi bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar Rapat Audiensi dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupis Terintegrasi dengan DPRD Sulut, Rabu (16/6/2021) sore. Pada kegiatan tersebut, pihak KPK membeberkan, untuk Propinsi Sulut ada 281 kasus yang masuk dalam
