TERAS, Manado – KPU Sulut melalui Divisi Hukum dan Pengawasan menggelar penyuluhan produk hukum pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Jumat (21/6/2024).
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Tondano, Kabupaten Minahasa, tepatnya di Cafe Rumah Tua, Kelurahan Watulambot, Kecamatan Tondano Barat.
Penyuluhan produk hukum Pilkada Serentak 2024 ini dihadiri Bawaslu Sulut, Kejati Sulut, Polda Sulut, pimpinan partai politik, ormas, pegiat pemilu dan TPD DKPP, media dan stkaholder terkait lainnya.
Hadir juga Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy R. Malonda, MAP., Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, Carles Y. Worotitjan, SH.,MH dan jajaran lainnya.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawsan KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan, kegiatan penyuluhan produk hukum dalam Pilkada Serentak 2024 ini dilaksanakan agar supaya semua stakeholder terkait dalam pilkada ini memahami terkait dengan produk-produk hukum yang dipergunakan.
“Termasuk juga sebagai upaya kita melakukan peyadaran hukum kepada masyarakat agar supaya meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran,” kata Tinangon kepada media.
Tinangon juga berharap kegiatan penyuluhan ini semua stakholder akan memahami tentang produk hukum pilkada.
“Dan kemudian akan menyampaikan hal tersebut kepada setiap masyarakat di mana stakeholder itu berada,” harap Tinangon.
Kegiatan penyuluhan hukum ini mendapat apresiasi dari stakholder terkait seperti Polda Sulut.
“Ini adalah kegiatan sosialiasi yang dilaksanakan oleh KPU, tujuannya baik dan kita apresiasi,” kata Dirkrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan.
“Semoga ini berkelanjutan, karena memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kita dalam menghadapi pemilu banyak permasalahan-permasalahan yang kita petakan salah satunya money politics. Jangan lagi bermain money politics. Gunakan hak pilihmu sesuai dnegan hati nuranimu untuk kemajuan daerahmu sendiri,” sambungnya. (ivo)
