Manado – Serdadu Anti Mafia Tanah (SAMT) Sulawesi Utara (Sulut) mengendus adanya aduan dan masyarakat terkait belum diterimanya sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara.
Berdasarkan informasi yang diperoleh SAMT, terdapat puluhan ribu sertifikat PTSL di dua kabupaten tersebut yang hingga kini belum diberikan kepada pemohon, meskipun berkas telah diserahkan sejak beberapa tahun terakhir.
Ketua SAMT, Reyner Timothy Danielt, menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang mengeluhkan lambatnya proses penerbitan sertifikat tanah mereka, yang telah diajukan melalui program PTSL sejak tahun 2020 sampai 2024.
“Kami menerima aduan dan informasi dari masyarakat, baik di Minahasa Selatan maupun Minahasa Tenggara, terkait sertifikat tanah yang mereka mohonkan melalui PTSL sejak tahun 2020 sampai 2024 hingga saat ini belum diterima,” ujar Reyner.
Lebih lanjut, SAMT memperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, diduga ada sekitar puluhan ribu sertifikat PTSL di dua kabupaten tersebut yang belum terbit tanpa ada kejelasan.
Reyner menegaskan bahwa program PTSL menggunakan anggaran negara, sehingga apabila informasi ini benar, terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Program PTSL ini dibiayai oleh negara, jika benar ada puluhan ribu sertifikat yang belum terbit, padahal sudah dimohonkan sejak dua atau tiga tahun lalu, ini mengindikasikan adanya dugaan korupsi anggaran PTSL di Kantor BPN Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Setiap sertifikat PTSL memiliki anggaran sekitar Rp600 ribu per sertifikat, sehingga jika ribuan sertifikat ini tidak terealisasi, potensi kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” tegasnya.
Menanggapi persoalan ini, SAMT akan menindaklanjuti aduan dan informasi yang diterima dengan menyurati Kantor BPN Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara untuk meminta informasi terkait keterlambatan penerbitan sertifikat PTSL sejak 2020-2024. (ivo)
