Manado, TERASMANADO.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendukung penuh Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam percepatan penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Fraksi memandang penting agar Ranperda tersebut dapat ditetapkan pada tahun 2025 dan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2026, serta diikuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur sebagai ketentuan pelaksanaannya,” kata Ketua Fraksi PDI-P Rocky Wowor.
Rocky menegaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal, termasuk mekanisme pajak dan retribusi daerah. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur penerimaan daerah, mendorong modernisasi tata kelola perpajakan, serta memastikan terciptanya sistem yang lebih adil, terukur, dan berpihak pada masyarakat.
Legislator Dapil Bolmomg Raya ini menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap program dan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, YSK–Victori, yang senantiasa mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap agenda pembangunan daerah.
Dengan dituntaskannya pembahasan regulasi ini, Fraksi PDI-P berharap Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat, komprehensif, dan adaptif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sebagaimana diketahui Pansus ini dipimpin oleh Srikandi PDI-P, Sekretaris Fraksi Vonny Paat. Senin (8/12/2025), Pansus mengumpulkan semua SKPD terkait untuk hadir secara langsung dan melakulan pembahasan agar Perubahan Ranperda ini dapat segera dituntaskan. Ada 8 poin yang diajukan pemerintah untuk dibahas dan disetujui. (**)
