Manado, TERAANADO.COM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Utara (Sulut) setuju Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibahas di tingkat lanjut.
“Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk dibahas dilanjutkan ketahapan selanjutnya,” kata Sekretaris Fraksi Demokrat Henry Walukow dalam rapat paripurna, Selasa (23/6/2026).
Lanjut Henry, ada beberapa catatan akan diserahkan saja. Tapi satu poin saja yang akan disampaikan. Pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat setelah mencermati, mendengar dan meneliti dan melakukan perhitungan dan mengamati kerja setiap SKPD dalam realisasi anggaran program APBD tahun 2025 setelah laporan setiap anggota fraksi di setiap komisi kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulut di tahun anggaran 2025 boleh melaksanakan pengelolaan anggaran yang tepat, cermat dan berprestasi dan berdampak besar bagi masyarakat Provinsi Sulut.
Ditambah lagi begitu banyak penghargaan prestasi yang disampaikan di dalam sambutan gubernur, tapi satu poin saja yang ingin disampaikan bahwa tolong diingat dan diperhatikan sarana dan prasarana jalan provinsi.
“Kita tahu bersama jalan provinsi adalah wajah Sulut dalam kesatuan tubuh, seluruh tubuh ini sehat tapi kalau wajah rusak akan tercoreng secara keseluruhan,” kata Henry.
Di dalam reses atau serap aspirasi banyak sekali usulan dari masyarakat dan mudah-mudahan di APBD perubahan atau APBD tahun 2027 ini bisa mendapatkan porsi yang lebih besar dari tahun 2026.
“Semoga apa yang disampaikan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Henry. (ivo)
