Manado, TERASMANADO.COM – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah selesai membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Sulut tahun anggaran 2025, Senin (13/07/2026). Rapat ini dilaksanakan di ruang paripurna Gedung DPRD Sulut.
Usai membahas, kelima fraksi di DPRD Sulut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).
Ketua Fraksi Partai Golkar Cindy Wurangian dalam pendapat akhir fraksi dalam rapat tersebut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut atas penyusunan ranperda tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dalam menyampaikan informasi, juga dalam menanggapi segala pertanyaan maupun opini-opini yang sudah disampaikan,” kata Cindy.
Sekretaris Komisi IV itu menyampaikan, pembahasan ini juga menghasilkan berbagai catatan yang kami pandang penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa yang akan datang.
“Bagi kami pertanggungjawaban APBD tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif dan capaian opini WTP, tetapi juga harus mampu menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Cindy.
“Sehubungan dengan itu ada tiga poin yang saya bacakan, namun selengkapnya sudah dicantumkan dalam laporan ini. Yang pertama, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi APBD karena setiap deviasi antara target dan realisasi baik dari sisi pendapatan maupun belanja perlu disertai analisis penyebab yang komprehensif sehingga itu bisa menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan APBD di tahun tahun berikutnya,” sebut Cindy.
Yang kedua, lanjut Cindy, penguatan kualitas dokumen dan transparansi informasi. “Dokumen yang disampaikan pada DPRD setidaknya telah melalui proses verifikasi, ini juga tadi sudah disampaikan, sehingga dokumen itu bisa disampaikan tepat waktu termasuk dalam bentuk digital sehingga dalam pembahasan dapat lebih fokus pada substansi serta mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara optimal,” kata Cindy.
Yang ketiga, peningkatan efektivitas belanja daerah. Keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran saja, tetapi harus bercermin pada pencapaian target-target pembangunan yang sudah disepakati bersama peningkatan pelayanan publik, dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.
“Secara keseluruhan ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD tahun anggaran Sulut 2025, maka Fraksi Partai Golkar sudah dapat menerima dan menyetujui untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya,” ujar Cindy.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, APBD 2025 yang telah disusun dengan rencana yang strategis serta direalisasikan dengan tingkat disiplin yang tinggi telah menghasilkan dampak kepada masyarakat. Dan telah terbukti yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Maka itu, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Sulut tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk dibahas ditingkatkan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan serta dapat ditetapkan menjadi perda,” ujar Anggota Banggar Amir Liputo yang juga personel Fraksi PDI Perjuangan.
Sedangkan Fraksi Nasdem pada prinsipnya menyetujui dan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Sulut tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Pendapat akhir Fraksi Nasdem diserahkan secara tertulis kepada pimpinan Banggar.
Kemudian, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi upaya untuk mewujudkan pemerintahan transparan dan akuntabel. Di dalam pembahasan beberapa hari ini kami juga melihat ada juga peningkatan kualitas perencanaan dan realisasi anggaran masih perlu dilakukan agar tidak menjadi ketidaksesuaian antara target dan realiasi.
Fraksi Gerindra melihat realiasi belanja yang tinggi benar-benar diiringi dengan pemanfaatan pembayaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Fraksi Partai Gerindra juga menggaris bawahi bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan raham lingkungan agar ruang terbuka hijau dan area konservasi dan kawasna ekosistem dan sensitif tetap terjaga.
“Pada prinspinya Fraksi Partai Gerindra menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Sulut tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Ketua Fraksi Gerindra Louis Schramm.
Lalu, Fraksi Demokrat pada prinsipnya menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Sulut tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
“Sambil Fraksi Demokrat berharap kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar lebih selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program-program kerja sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap secara optimal dengan melakukan perencanaan yang matang, karena hal ini dapat memengaruhi terhadap pencapaian target dan sasaran yahg telah ditetapkan,” kata personel Fraksi Demokrat Henry Walukow.
“Mungkin ini yang boleh disimpulkan untum selengkapnya catatan dari pendapat akhir Fraksi Demokrat diserahkan saja,” tambah Walukow.
Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengatakan, “Selanjutnya setelah teman-teman yang mewakili fraksi menyampaikan persetujuan dan menerima untuk Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Sulut tahun anggaran 2025 pembicaraan tingkat dua yang direncanakan pada Selasa (14/07/2026) besok pada paripurna penerapan persetujuan menjadi APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun 2025.”
Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkait yang terlibat dalam pembahasan ini.
“Terima kasih kepada Ketua TAPD Pak Sekprov Tahlis Galang, Asisten II, Asisten III, Kaban Keuangan, Kepala Bappeda, Kaban Dispenda, Biro Organisasi, Biro Barja, dan semua ASN yang ikut kegiatan ini. Tuhan memberkati kita semua,” kata Silangen. (ADVERTORIAL)
