Jakarta, TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) megusulkan solusi strategis dalam upaya mengambil alih pengelolaan aset pelabuhan dari pemerintah pusat, melalui mekanisme P3D (Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen).
Plt Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, SE, mengajukan usulan hibah aset Pelabuhan Minanga Tagulandang kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Usulan ini disampaikan langsung dalam audiensi di Kantor Kementerian Perhubungan, yang diterima oleh Direktur Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), Sigit Widodo, Kamis (3/9/2026).
Heronimus menjelaskan bahwa mekanisme P3D menjadi kunci agar pengalihan aset tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah. Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran Pemkab Sitaro, penyerahan aset harus dibarengi dengan dukungan sumber daya manusia, dana operasional, serta sarana prasarana yang memadai.
“Mekanisme ini diperlukan mengingat adanya keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam mengelola aset pelabuhan tersebut secara mandiri. Dengan P3D, kami memastikan keberlanjutan pelayanan dan konektivitas antarpulau tetap terjaga,” ujar Heronimus.
Lebih lanjut Heronimus mengatakan, Pelabuhan Minanga, di Tagulandang merupakan simpul vital bagi mobilitas warga di wilayah kepulauan Sitaro. Pengambilalihan melalui skema P3D diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat lokal, tanpa membebani APBD daerah secara berlebihan.
Menanggapi usulan tersebut, Direktorat ASDP Kementerian Perhubungan menunjukkan sikap positif. Sigit Widodo menyatakan bahwa penanganan infrastruktur transportasi di Sitaro, termasuk isu pelabuhan, akan menjadi salah satu prioritas.
Selain isu pelabuhan, audiensi ini juga menghasilkan kesepakatan konkret terkait pemulihan pasca-bencana. Kementerian Perhubungan menyetujui pemberian bantuan teknis (bantek) reguler pada awal tahun 2027 untuk perbaikan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah ruas yang terdampak bencana hidrometeorologi pada Januari 2026 lalu.
Audiensi yang turut dihadiri Ketua DPRD Sitaro Moghtar Kaudis, serta jajaran pejabat daerah lainnya ini menjadi bukti sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat.
Heronimus menegaskan komitmen Pemkab Sitaro untuk terus berkoordinasi guna memastikan setiap kebutuhan infrastruktur transportasi mendapat perhatian serius.
“Pertemuan ini adalah langkah konkret memperkuat sinergi. Kami ingin memastikan keselamatan transportasi dan optimalisasi infrastruktur pelabuhan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sitaro,” tutupnya.(**)
