///

Atasi 55 Wilayah Terkendala Sinyal, Pemkab-DPRD Sangihe Temui Balmon

Sangihe – Sebanyak 55 wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi. Dari jumlah tersebut, 38 wilayah masuk kategori low signal, sementara 17 lainnya masih berada dalam kondisi blankspot.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama DPRD, mengingat akses telekomunikasi kini tidak hanya menjadi kebutuhan komunikasi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

Upaya mempercepat pemerataan konektivitas pun dilakukan dengan mendatangi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital (Balmon) Kelas I Manado, Selasa (22/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab dan DPRD Sangihe untuk mencari dukungan pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menangani wilayah yang belum mendapatkan layanan jaringan secara optimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, mengatakan pemerintah daerah telah menginventarisasi wilayah yang mengalami persoalan konektivitas sebagai dasar penanganan secara bertahap.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai. Data mengenai wilayah low signal dan blankspot telah kami inventarisasi sebagai dasar untuk dilakukan penanganan secara bertahap,” ujar Ronald.

Menurutnya, kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sebaran permukiman dan karakter wilayah yang terdiri dari pulau-pulau membuat pemerataan jaringan membutuhkan dukungan lintas pihak.

Karena itu, pemerintah daerah menilai persoalan konektivitas tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten. Diperlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator dan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Keterbatasan jaringan tersebut juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Di sejumlah wilayah, akses komunikasi yang belum optimal dapat menyulitkan masyarakat dalam memperoleh informasi maupun memanfaatkan berbagai layanan berbasis digital.

Kondisi tersebut turut berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan, proses pembelajaran, akses layanan kesehatan serta aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin bergantung pada konektivitas internet.

Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marvein Hontong, mendukung langkah pemerintah daerah memperjuangkan pemerataan jaringan telekomunikasi.

Menurutnya, konektivitas digital saat ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Pemerataan konektivitas bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan. Ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk pelayanan publik dan pengembangan ekonomi,” ujarnya.

Melalui pertemuan dengan Balmon Kelas I Manado, Pemkab Sangihe berharap dukungan dapat diberikan sesuai kewenangan, termasuk dalam koordinasi dan pemetaan kondisi spektrum maupun jaringan.

Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan penyelenggara telekomunikasi agar wilayah yang selama ini belum mendapatkan layanan optimal dapat segera ditangani.

Selanjutnya, Pemkab Sangihe akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balmon, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta para operator telekomunikasi.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pemerataan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

Dengan penanganan yang terencana dan bertahap, 38 wilayah low signal dan 17 wilayah blankspot di Sangihe diharapkan secara bertahap dapat memperoleh akses telekomunikasi yang lebih memadai.

Bagi Pemkab dan DPRD Sangihe, persoalan konektivitas bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya sinyal. Lebih jauh, akses telekomunikasi menentukan seberapa besar kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengakses pelayanan publik, mengikuti perkembangan pendidikan, memperoleh layanan kesehatan serta mengembangkan potensi ekonomi di tengah semakin kuatnya ketergantungan pada teknologi digital. (Ayuk)

Latest from Nusa Utara