Sitaro, TerasManado.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2026. Sebagai bagian dari tahapan penyusunan tersebut, dilaksanakan konsultasi publik wilayah Siau yang berlangsung di Desa Wisata Tapile, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kamis (19/11/2026).
https://www.instagram.com/reel/Df-OJ-ASXKv/?gwpx=MWN4ZGY3eTJ5Mm5kNQ==
Kegiatan ini menjadi ruang penjaringan aspirasi, pengumpulan data, serta inventarisasi berbagai potensi dan permasalahan kepariwisataan yang ada di wilayah Siau. Mulai dari potensi destinasi wisata, kekayaan budaya, kuliner khas daerah, atraksi seni dan tradisi, hingga berbagai aspek pendukung pengembangan pariwisata.

Konsultasi publik tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya pemerintah kecamatan, para kapitalau, tokoh adat dan budaya, perwakilan pemuda, pelaku usaha dan penggiat pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta lembaga pemerhati dan konservasi lingkungan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Harold Kalangit melalui Kepala Bidang Destinasi Buyung Mangangue, menjelaskan bahwa penyusunan RIPPARDA merupakan langkah penting untuk menyediakan landasan hukum bagi arah pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata daerah.
Menurutnya, Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebelumnya telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2025. Karena itu, diperlukan penyusunan dokumen baru yang dapat menyesuaikan arah kebijakan pembangunan pariwisata dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini.
“Perda RIPPARDA ini menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan kepariwisataan. Kami ingin menghimpun seluruh gagasan, potensi wisata, kebudayaan, kuliner, hingga atraksi seni dan tradisi dari masyarakat, karena masyarakat setempat yang paling mengetahui potensi daerahnya,” kata Mangangue.
Ia menambahkan, penyusunan RIPPARDA juga perlu memperhatikan berbagai perubahan kondisi wilayah, termasuk faktor kebencanaan dan penyesuaian kawasan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kawasan Gunung Ruang pascaerupsi serta kawasan Danau Kapeta yang mengalami penyesuaian akibat adanya instalasi air bersih.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar arah pengembangan kawasan wisata tetap memperhatikan ketentuan keselamatan, kondisi lingkungan, serta pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perkembangan wilayah.
Dalam proses penyusunannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan Perkumpulan Chaetodon Manado sebagai lembaga yang dipercaya mendampingi penyusunan dokumen akademik dan rancangan regulasi. Lembaga tersebut turut berperan dalam pengumpulan dan pengolahan data ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan potensi pariwisata dan konservasi.
Ketua Perkumpulan Chaetodon Manado Edwin Walukow menyampaikan bahwa sejak Oktober 2026, tim telah mulai melakukan sejumlah tahapan pengumpulan data lapangan serta menghimpun informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
“Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terus diberikan, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan agar dokumen RIPPARDA dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” ujar Edwin.
Sementara itu, salah satu pemerhati pariwisata yang hadir Ronnal Marthin menyambut pelaksanaan konsultasi publik tersebut sebagai ruang untuk menggali potensi daerah sekaligus mendorong keterlibatan lebih banyak desa dalam pengembangan pariwisata. Ia berharap inisiatif serupa dapat ditindaklanjuti di desa-desa lain yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan.
“Kegiatan ini merupakan langkah positif dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus ditindaklanjuti sehingga semakin banyak desa di Sitaro yang memiliki potensi wisata dapat berkembang seperti Desa Tapile,” kata Ronnal.
Adapun penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026, untuk selanjutnya diupayakan masuk dalam tahapan pengajuan penetapan Peraturan Daerah pada tahun 2027.
Melalui penyusunan RIPPARDA ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki arah pembangunan kepariwisataan yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain mendorong pengembangan destinasi serta pelestarian budaya lokal, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi masyarakat, meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat posisi pariwisata sebagai salah satu sektor potensial pembangunan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. (Jem)

