SITARO, TERASMANADO.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola aset daerah agar semakin tertib, efektif, transparan, dan dapat memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara terkait Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kamis, 1 Oktober 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah tersebut dihadiri Plt. Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas, SE., MM, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Drs. Eddy S. Salindeho, M.Si, serta Asisten Administrasi Umum Sekda dr. Semuel E. Raule, M.Kes yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Heronimus Makainas menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset yang selama ini dilaksanakan. Menurutnya, setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan harus menjadi bahan perbaikan bagi perangkat daerah.
“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kami untuk melihat sejauh mana pengelolaan aset daerah telah berjalan secara efektif. Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Makainas.
Ia menegaskan, pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administrasi, tetapi juga menyangkut bagaimana aset tersebut dapat dikelola secara optimal, memiliki kepastian status dan keberadaan, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Exit meeting tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Pemerintah daerah berharap perbaikan manajemen aset dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga terwujud pengelolaan barang milik daerah yang semakin akuntabel, tertib, efektif, dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. (Jem)
