MANADO, TerasManado.com – Anggota DPD RI/MPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara, Stefanus BAN Liow menggelar Sarasehan Kebangsaan di Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Senin (9/11/2026). Penguatan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi salah satu isu utama yang dibahas.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah awak media di Manado. Sarasehan ini menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando.
Pertemuan ini menjadi ruang diskusi membicarakan berbagai persoalan kebangsaan, mulai dari posisi dan fungsi DPD RI dalam sistem pemerintahan, hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, hingga isu ketatanegaraan yang tengah menjadi perhatian publik.
Dalam diskusi itu, penguatan fungsi DPD RI mendapat perhatian tersendiri. Lembaga perwakilan daerah tersebut dinilai masih belum sepenuhnya dikenal masyarakat, terutama berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
SBANL menyebut pentingnya masyarakat memahami keberadaan dan peran DPD RI. Menurutnya, meskipun tidak selalu menjadi sorotan dalam pemberitaan politik nasional, DPD RI memiliki tugas penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
“Keterlibatan DPD RI dalam berbagai persoalan kebijakan nasional merupakan bagian dari upaya menyuarakan kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Salah satu contoh yang disinggung dalam sarasehan tersebut adalah persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Liow menyampaikan dirinya turut mendorong agar pembiayaan gaji PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Liow, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan nasional agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan bagi pemerintah daerah.
Selain persoalan PPPK, sarasehan tersebut turut menyinggung isu pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia. Topik ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai dinamika ketatanegaraan dan pentingnya memahami mekanisme konstitusional dalam kehidupan bernegara.
Pembicaraan juga menyentuh kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks kehidupan demokrasi, Pancasila menjadi landasan penting dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjalankan fungsi lembaga negara serta membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Kehadiran Ferry Liando sebagai akademisi FISIP Unsrat turut memberikan perspektif akademis terhadap sejumlah persoalan yang dibicarakan. Diskusi antara narasumber dan awak media diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai persoalan politik, pemerintahan, serta praktik demokrasi di Indonesia.
Tidak hanya membahas lembaga negara dan kebijakan pemerintah, sarasehan tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap posisi dan tanggung jawab pers dalam kehidupan demokrasi.
Baik Stefanus BAN Liow maupun Ferry Daud Liando mengakui pers memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Media massa tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara negara dan publik.
Publikasi terhadap kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan lembaga eksekutif maupun legislatif, dinilai perlu terus dijaga. Melalui pemberitaan yang informatif dan berimbang, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan, memahami proses pengambilan keputusan, sekaligus mengikuti perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
