Manado, TERASMANADO.COM – Langkah percepatan pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, diprediksi akan menghadapi tantangan fiskal yang sangat berat. Namun, disisi lain banyaknya aspirasi masyarakat lewat anggota DPRD Sulut yang ingin cepat direspon.
Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ, Louis Carl Schramm, SH, MH, saat dimintai tanggapan mengungkapkan bahwa postur APBD Sulut saat ini sedang “tercekik” oleh kewajiban pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta adanya pemotongan dana transfer daerah yang signifikan yang mencapai Rp 593.9 Miliar.
Louis Schramm yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, menekankan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berada pada posisi yang tidak ideal. Menurutnya, siapapun yang menjabat sebagai kepala daerah akan kesulitan mengeksekusi program baru secara maksimal karena anggaran tersedot untuk mencicil kewajiban masa lalu.
”Gubernur YSK, baru bisa sedikit ‘bernapas’ lega dan memiliki ruang anggaran yang leluasa pada tahun 2029. Sampai saat itu, APBD kita masih terikat pada kewajiban pelunasan utang yang cukup besar,” tegas Schramm.
Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Aset Daerah Sulut, Clay Dondokambey, memberikan klarifikasi terkait rincian posisi utang daerah. Clay menjelaskan bahwa meski sebagian besar pinjaman pokok sebesar Rp 1,247 triliun sudah lunas (di luar RSUD Mata), namun masih ada sisa kewajiban yang menggantung.
Berdasarkan data Bapenda, sisa kewajiban sebesar Rp681 miliar harus dilunasi hingga tahun 2029 dengan skema pembayaran sebagai berikut:
Tahun 2026: Rp 227,9 Miliar
Tahun 2027: Rp 222,8 Miliar
Tahun 2028: Rp 217 Miliar
Tahun 2029: Rp 68 Miliar
”Pemerintah Provinsi telah menyusun rincian pembayaran sisa pokok utang agar selesai tepat waktu,” jelas Clay. Meski demikian, beban di atas Rp 200 miliar per tahun hingga 2028 tetap menjadi hambatan bagi ruang gerak fiskal daerah.
Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp 593,9 miliar.
”Tekanan ganda dari cicilan utang dan berkurangnya dana dari pusat ini memaksa pemerintahan YSK-Victory untuk melakukan efisiensi tinggi dan skala prioritas yang sangat ketat. Ini bukanlah hal yang mudah ditengah banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk,” ungkap Louis Schramm Ketua Gerindra Kota Manado ini.
Tambahnya, Gubernur YSK dituntut untuk inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru agar pembangunan infrastruktur dan program sosial tidak mandek di tengah keterbatasan anggaran.
Hal ini pun diakui Gubernur. Jelas Gubernur, Pemerintahan YSK-Viktory tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan, namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor. Meski demikian, Gubernur optimis jika WPR sudah jalan maka pembangunan Sulut akan maju.
”Kami sudah hitung lewat sektor tambang WPR kita bisa ketambahan hingga Rp 3 triliun. Mohon sabar dan pengertian anggota dewan dan masyarkat,” ucapnya. (*/ivo)
