Manado, TERASMANADO.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dengan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menjadi WTP ke-12 secara berturut-turut sejak tahun 2014.
Langkah ini dinilai sebagai bukti nyata dari tata kelola pemerintahan yang berjalan pada jalur yang benar.
Ketua Fraksi Gerindra, Louis Carl Schramm SH MH menyampaikan bahwa pihak legislatif selaku dewan perwakilan rakyat sangat menghargai kerja keras jajaran pemerintah daerah dalam mempertahankan stabilitas dan kesehatan fiskal di bumi Nyiur Melambai.
”Kami sebagai dewan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas kinerja yang baik ini. Fiskal yang ada saat ini terbukti sehat, didukung dengan capaian opini keuangan dari BPK,” kata juru bicara Fraksi Gerindra.
Wakil Ketua Komisi IV ini menyoroti keberhasilan Pemprov Sulut dalam mengawinkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan program-program kesejahteraan masyarakat yang nyata di lapangan. Pencapaian ini dinilai sebagai sebuah prestasi yang luar biasa dalam konteks pembangunan regional.
”Ini sangat bagus buat Sulawesi Utara. Ditambah lagi dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan dan penekanan angka stunting. Wilayah Sulawesi Utara terbukti menjadi salah satu yang terbaik di regional Sulawesi. Ini adalah sebuah capaian positif yang harus terus kita apresiasi ke depan,” ungkap Louis yang juga Ketua Gerindra Kota Manado saat dimintai tanggapan, Selasa, 2 Juni 2026.
Keberhasilan dalam menurunkan angka (stunting) dan menekan kemiskinan ekstrem di tengah dinamika ekonomi dinilai menjadi bukti bahwa anggaran daerah benar-benar dialokasikan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat luas.
Menghadapi agenda kerja ke depan, pria yang selalu low profile dan dekat dengan awak media ini berharap pencapaian WTP ini tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, hasil ini harus dijadikan motivasi tambahan dalam menyusun program kerja pada tahun anggaran berikutnya.
”Mudah-mudahan ke depan, dalam pembahasan anggaran berikutnya, raihan WTP ini bisa menjadi pemicu terbaik bagi seluruh jajaran demi meningkatkan kinerja. Target kita bersama ke depan adalah menyajikan laporan keuangan yang bersih, tanpa ada catatan lagi dari BPK,” ujar dia.
Terkait dengan adanya rekomendasi atau catatan minor dari BPK yang diwajibkan untuk ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari, Louis mengaku sangat optimis pemerintah daerah mampu menyelesaikannya tepat waktu.
”Mengenai rekomendasi atau catatan dari BPK yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari, saya sangat yakin nilainya yang berkisar Rp40 miliar itu bisa segera dilaksanakan dan dituntaskan dengan baik oleh pemerintah daerah,” kata Louis.
Louis memastikan sebagai fraksi yang mengusung pemerintah YSK-Viktory akan terus mengawal jalannya tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut serta memastikan fungsi pengawasan legislatif berjalan optimal demi pembangunan Sulut yang semakin maju dan transparan. (*)
