TERASMANADO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) kembali menerima penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada tahun anggaran 2023 periode ketiga, dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Ini merupakan kali kedua Minsel meraih penghargaan tersebut di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar. Sebelumnya, penghargaan serupa berhasil diterima Pemkab Minsel pada periode pertama tahun anggaran 2023.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, didampingi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Frangky Tangkere, di Jakarta, tepatnya di Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (6/11/2023).
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan, total insentif fiskal yang diberikan pada periode ketiga 2023 sebesar Rp 340 miliar.
“Kami memberikan penghargaan kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam mengendalikan inflasi, insentif fiskal ihwal pengendalian inflasi pada tahun ini telah diberikan dua kali,” kata Luky.
Luky menjelaskan, sebelumnya total pagu sebesar Rp 660 miliar. Kementerian Keuangan menetapkan 34 daerah penerima insentif dalam kategori ini untuk periode ketiga, yakni terdiri dari tiga provinsi, enam kota, dan 25 kabupaten.
“Tidak ada daerah yang menerima insentif tiga kali berturut-turut,” ujar Luky dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Di tempat berbeda, Bupati Franky Donny Wongkar mengungkapkan, penghargaan ini bisa diraih atas kerja sama semua pihak, baik dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Minsel hingga seluruh masyarakat.
“Terima kasih atas kerja sama, baik dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Minahasa Selatan, Semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan,” ungkap Bupati.
“Tentu ini adalah keberhasilan kita bersama, dan kami mengajak untuk tetap solid bergerak demi Kabupaten Minahasa Selatan lebih maju, berkepribadian dan sejahtera,” sambung Wongkar.
Bupati Franky Donny Wongkar memaparkan, ada empat indikator yang digunakan Pemerintah Pusat dalam menilai kinerja Pemda.
“Pertama, peringkat inflasi. Kedua, pelaksanaan sembilan upaya inflasi pangan. Ketiga, kepatuhan penyampaian laporan ke Kementerian Dalam Negeri, terakhir rasio realisasi belanja untuk pengendalian inflasi dari total anggaran belanja daerah,” paparnya. (VIL)
