TERASMANADO.COM – Bupati MInahasa Utara Joune Ganda menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum terkait dugaan korupsi pembebasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis (RSUD MWM) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) yang sudah menahan lima tersangka, empat diantaranya
TERASMANADO.COM – Terkait dugaan korupsi perluasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis (RSUD MWM) Kabupaten Minahasa Utara, tim penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejat Sulut), Senin (22/04/2024) melakukan penahanan (Tahap Penyidikan) terhadap lima tersangka. Dari
TERAS, Manado – Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut menahan satu lagi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018. Terkait dengan penahanan tersangka tersebut, dibenarkan
TERAS, Manado- Mantan Walikota Manado, Godbless Sofcar Vicky Lumentut atau GSVL diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Kamis (2/12/2021). Ia diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap GSVL terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi bagi
TERAS, Manado- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Deputi bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar Rapat Audiensi dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupis Terintegrasi dengan DPRD Sulut, Rabu (16/6/2021) sore. Pada kegiatan tersebut, pihak KPK membeberkan, untuk Propinsi Sulut ada 281 kasus yang masuk dalam
TERAS, Manado – Pengadilan Negeri (PN) Manado telah membacakan putusan terhadap gugatan praperadilan yang diajukan oleh Vonnie Anneke Panambunan alias VAP, terkait kasus korupsi pemecah ombak di Desa Likupang II, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (19/4/2021). “Hasilnya, tim jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
TERAS, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun
