TERAS, Manado – Jelang Pilkada Serentak 2024, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ingatkan pemerintah jangan jadikan bantuan sosial (bansos) sebagai sarana kepentingan partai politik (parpol) tertentu.
Hal ini diingatkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Henry Walukow SE saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut membahas Ranperda APBD-P 2024 bersama TAPD Pemprov Sulut, Jumat (10/8/2024).
“Kita tentu berharap agar bansos ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin atau kurang mampu, terlebih bagi masyarakat yang menjadi korban banjir. Jangan sampai ada muatan politik partai tertentu,” kata Walukow.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulut ini juga mengingatkan TAPD yang dipimpin Steve Kepel, agar penerima bansos ini dikawal, sehingga ini menjadi produk bersama bukan kemudian diklaim hanya milik satu partai.
“Kita bahas bersama, kita alokasikan dan setujui bersama. Jadi ini produk bersama, jangan ada yang kemudian mengklaim berjuang sendiri milik parpol tertentu. Ini masyarakat perlu tahu,” tegas Henry.
Dalam kesempatan ini, Henry juga menggingatkan aspirasi masyarakat hasil reses yang termuat dalam pokir menjadi perhatian serius pemerintah.
”Untuk apa kita duduk di sini kalau aspirasi kita saja tidak mampu dijawab oleh pemerintah. Imbasnya kita kehilangan kepercayaan masyarakat. Layaknya, orang yang bercinta, kita ini hanya bertepuk sebelah tangan. Coba Pak Sekprov kita buat romantis, berikan kado terbaik buat 2.6 juta rakyat Sulut. Jawab aspirasi mereka,” tandas Henry.
Ketua TAPD, Steve Kepel memastikan apa yang disampaikan anggota Banggar akan menjadi perhatian serius. (ivo)
