Manado – Anggota DPRD Sulut Henry Walukow yang masuk dalam Pansus RPJMD menyoroti renstra pangu anggaran setiap SKPD.
Politisi Partai Demokrat itu menilai renstra pagu anggran masing-masing SKPD ada gap yang terlalu jauh.
“Saya berpendapat bahwa untuk renstra pagu ini seyogianya ini disinkronkan kembali. Saya melihat terlalu jauhnya gap atau kesenjangan antara satu OPD dengan OPD yang lain. Dikotominya terlalu besar sekali,” ungkap Henry saat pembahasan RPJMD bersama sejumlah SKPD Pemprov Sulut di ruang paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (4/8/2025)
Menurut Henry, hal ini akan menimbulkan kesan bahwa ada perangkat daerah basah dan ada yang kering.
“Karena saya melihat ada begitu banyak urusan-urusan wajib sesuai visi dan misi gubernur tetapi tidak di backup atau tidak tercover dengan anggaran,” katanya.
Untuk itu, Henry mengusulkan ada sinkronisasi atau finalisasi kembali renstra untuk lima tahun berjalan.
Dia mencontohkan, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulut. “Saya melihat video kearsipan tadi arsip-arsip hanya di taruh dalam karung semua. Anggaran Rp 9 miliar tetapi Rp 8 miliar cuma bayar gaji,” sebut Henry.
“Bagaimana mengelola perpusatakaan kalau mau bikin perpustakaan online kalau anggarannya seperti ini,” lanjut dia.
Henry menegaskan bahwa ia sangat prihatin dengan restra anggaran lima tahun ke depan.
“Saya usul konkrit di bedah kembali. Terlalu jauh kesenjangan SKPD yang satu dan yang lain. Semoga ini menjadi rekomendasi pansus ke depan,” tegasnya.
Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk mengatakan, kami dari sisi eksekutif masih perlu atau harus kembali melakukan sinkronisasi untuk penetapan besaran alokasi pagu indikatif kepada setiap urusan terkait.
“Tadi sudah kami laporan kepada bapak Sekprov dan memang setelah pembahasan dari pansus ini akan kita tindak lanjuti dengan rapat sinkronisasi,” pungkasnya. (ivo)
