Manado – DPRD Sulut melakukan rapat kerja koordinasi bersama TNI-Polri dan eksekutif, Selasa (12/08/2025).
Rakor digelar di ruang serbaguna Kantor DPRD Sulut. Rakor dipimpin langsung Ketua Komisi I Braien Waworuntu.
“Tentunya hari ini saya memberikan apresiasi setinggi-tinginya untuk TNI dan Polri, Kabinda beserta jajaran yang boleh hadir. Ini menjadi momentum yang luar biasa karena melihat aksi-aksi premanisme yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara,” kata BW sapaan akrab politisi Partai NasDem itu.
BW mengungkapkan, rakor ini inisiasi Komisi I. Tadi sudah ada poin-poin yang menjadi rekomendasi, pertama ada poin tim khusus (timsus) berantas premanisme, kedua operasi senjata tajam (sajam).
“Itu sudah kita sepakati bersama. Untuk lebih jelasnya poin-poin itu akan kita kasih ke rekan-rekan media,” ujarnya.
Menurut Berian, melihat aksi premanisme yang terjadi belakangan ini memunjukkan manado tidak aman lagi. “Karena memang beberapa hari ini atau beberapa bulan ini terjadi penikaman, panah wayer dan lain-lain. Untuk itu inisiasi Komisi I melakukan rakor samua instansi teknis terkait yakni TNI-Polri dan Kabinda, Pemprov,” ungkapnya.
Legislator dapil Minahasa-Tomohon itu menegaskan, Komisi I akan bawa hasil rakor ini ke gubernur, pangdam, dan kapolda.
“Ini hasil rakor kita hari ini, kita akan berikan ke mereka dan poin-poin itu sudah jelas tertata di situ. Termasuk dukungan anggaran. Tidak mungkin mereka melakukan razia atau operasi tidak ada ditopang anggaran,” sebut BW.
BW menambahkan, rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama-sama menjaga kemanan dan ketertiban di Sulut.
“Ini tanggung jawab kita bersma. Sulut aman, masyarakat sejahtera, pembangunan berkelanjutan,” harap dia.
Berikut ini beberapa poin rekomendasi hasil rakor DPRD Sulut bersama stakeholder terkait:
Operasi khusus gabungan TNI-Polri beserta seluruh stakeholder yang ada.
Perlu dilakukan patroli gabungan TNI-Polri dan seluruh stakeholder secara rutin dan berkala.
Perlu adanya dukungan anggaran hibah dari APBd untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut.
Perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas kepemudaan dan ormas kepemudaan.
Perlu dilakukan sosialisasi untuk menekan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.
(ivo)
