TERASMANADO.COM – Kesiapan Kabupaten Minahasa Utara sebagai tuan rumah tiga agenda besar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA).
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Dirjen OTDA, Selasa (15/05/2025), Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik menyampaikan penghargaan atas kerja keras dan komitmen Bupati Minahasa Utara, Joune JE Ganda, dalam menyambut perhelatan nasional tersebut.
”Salut pak Bupati Joune Ganda, ini satu kepercayaan besar ditunjuk menjadi tuan rumah dan bakal menjamu 400 ratusan para Bupati se-Indonesia,” ujar Akmal Malik.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Pjs Ketua Umum APKASI, Mochamad Nur Arifin yang adalah Bupati Trenggalek, serta sejumlah pengurus APKASI. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Joune Ganda yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APKASI melaporkan langsung kesiapan daerahnya dalam menyelenggarakan tiga agenda utama: Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI APKASI, ajang pemilihan Putri Otonomi Indonesia, serta perayaan Hari Ulang Tahun ke-25 APKASI.
”Saya bersama rombongan APKASI disambut dengan hangat oleh Pak Dirjen OTDA,” kata Joune Ganda. “Selain bersilaturahmi, agenda utama kunjungan ini adalah melaporkan kesiapan pelaksanaan Munas APKASI yang akan berlangsung di Minahasa Utara.”
Lebih lanjut, Ganda menyebutkan bahwa kepercayaan menjadi tuan rumah perhelatan nasional ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Ia memastikan seluruh persiapan telah dilakukan secara matang demi kelancaran acara yang akan digelar pada akhir Mei 2025.
“Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif ini secara khusus membahas persiapan dan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas), kegiatan pemilihan Putri Otonomi Indonesia serta Selebrasi HUT ke-25 APKASI akhir bulan Mei mendatang,” jelas Ganda.
Ia menambahkan bahwa audiensi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan otonomi daerah di Indonesia.(VIC)
