Manado, TerasManado.com – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu, SE singgung persoalan hukum yang terjadi di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (Kominfo) Provinsi Sulut.
“Boleh dijelaskan kepada kami apa yang menjadi masalah sehingga sementara diproses secara hukum,” tanya Braien saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Diskominfo Sulut, Senin (26/10/2026).
Pertanyaan itu langsung direspons Kepala Diskominfo Sulut Zainudin Hilimi. Ia mengaku belum mengetahui secara utuh informasi kasus yang sebenarnya terjadi.
“Tapi yang jelas dari informasi yang kami peroleh dari beberapa pihak termasuk dengan beberapa penyidik, memang itu berkaitan dengan tata kelola media. Ada dugaan salah satunya adalah penyelenggaraan penyalahgunaan kewenangan dengan memberikan pembayaran kepada media kemudian uangnya ditarik kembali,” ujar Zainudin.
Dalam RDP ini, Komisi I meminta data jumlah media yang melakukan kerja sama di Diskominfo Sulut. Tak hanya itu, Komisi yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Kamtibmas itu meminta data media yang kemudian bermasalah hukum.
Dengan cepat, Kadis Zainudin mengatakan tidak memegang data tersebut. “Dokumen sudah disita (Polda Sulut),” ungkapnya.
Braien pun meminta kejadian tersebut tidak terjadi kembali. “Kejadian kemarin jangan terulang kembali,” tegas BW sapaan akrab legislator dapil Minahasa-Tomohon ini.
Turut hadir dalam RDP ini, Wakil Ketua Komisi I Rhesa Waworuntu, Sekretaris Julitje Maringka, Henry Walukow, Eugenia Mantiri, Feramitha Mokodompit, dan Hillary Tiwo. (ivo)
