DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar masa reses I tahun 2022. Para wakil rakyat kembali turun menjaring aspirasi masyarakat. Agendanya dimulai dari tanggal 21 hingga 26 Maret 2022. Di bawah ini merupakan aktifitas kegiatan reses para wakil rakyat kita.
TERAS, Manado– Dewan Harian Daerah Angkatan 45 (DHD45) Sulawesi Utara (Sulut) yang diketuai Fransiscus Andi Silangen (FAS) mengunjungi Lapas Tuminting, Senin (7/3/2022). Pada kesempatan tersebut, Silangen dan rombongan mengambil kesempatan mensosialisasikan wawasan kebangsaan kepada para penghuni Lapas. Dalam pemaparannya, Silangen mengatakan wawasan
Legislator Turun ke Dapil, DPRD Sulut Sosialisasikan Perda No 8 Tahun 2021 dan Perda No 9 Tahun 2021
TERAS, Manado- Parawakil rakyat kita di DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kembali turun ke daerah-daerah pemilihan masing-masing. Kali ini agendanya adalah mensosialisasikan dua Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Yaitu, Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang
TERAS, Manado– Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dirayakan setiap tanggal 28 Oktober, menjadi momentum bagi pemuda untuk membangun bangsa di segala bidang. Dan menurut Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen (FAS), Sumpah Pemuda telah menjadi perekat dan pemersatu bangsa yang kesejahteraannya dinikmati
TERAS, Manado– Cuaca ekstrem melanda sejumlah daerah di Sulawesi Utara. DPRD Sulut pun mengingatkan pemerintah daerah menyusun kebijakan strategis dalam menanggapi bencana. “Pemerintah daerah kiranya menyusun langkah taktis mitigasi bencana untuk mengantisipasi potensi potensi bencana alam yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu,” kata
TERAS, Manado- Pengisi Pengganti Antar Waktu (PAW) tiga legislator DPRD Sulut yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, Kamis (14/1/2021) pagi diambil sumpah dan janji oleh Ketua DPRD, Fransiskus Andi Silangen. Mereka adalah Herry Rotinsulu yang menggantikan Hengky Honandar, Henry
TERAS, Manado- Aspirasi enam pradja IPDN asal Sulawesi Utara yang dikeluarkan dari kampus Jatinangor karena dituduh melakukan pemukulan, menjadi masalah serius yang diperjuangkan oleh DPRD Sulawesi Utara. Tak hanya melakukan koordinasi dengan pihak kampus IPDN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPRD juga
