Bakal Sertakan Tenaga Ahli , BK: Pasti Ada Putusan Untuk JAK

TERAS, Manado- Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan gerakan untuk memproses dugaan pelanggaran Tata Tertib (Tatib) dan Kode Etik oleh James Arthur Kojongian (JAK), terkait video viral dirinya menyeret istrinya, Mikha E Paruntu. Ketua BK, Sandra Rondonuwu mengatakan pihaknya

Penuhi Panggilan BK, Mikha Mampir di Ruang Kerja JAK

TERAS, Manado- Istri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur Kojongian, Michaela Elsiana Paruntu mendatangi gedung DPRD di kawasan, Kairagi, Manado, Rabu (3/2/2021). Mikha, sapaan akrabnya, tiba di lantai III kantor DPRD Sulut pukul 15.24 WITA. Terlihat Mikha didampingi satu staf DPRD.

Temui Ketua DPRD Sulut, GPS: Kasus JAK Bukan Sekedar Urusan Pribadi

TERAS, Manado- Setelah sebelumnya menemui Badan Kehormatan (BK), sebanyak 20 organisasi peduli perempuan, yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Sulut (GPS) kembali mendatangi kantor DPRD, di kawasan Kairagi, Manado, Selasa  (2/2/2021). Dengan membawa spanduk bertuliskan “Tuntut James Arthur Kojongian (JAK) Dipecat Dari Pimpinan

Penuhi Panggilan BK, JAK Akui Hubungan dengan Istri Sudah Kondusif

TERAS, Manado- James Arthur Kojongian (JAK) memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut untuk diklarifikasi soal kasus yang tengah membelitnya usai video sang istri mengadang mobilnya karena diduga bersama selingkuhan. Didampingi oleh Ketua dan anggota BK, Sandra Rondonuwu, Inggried Sondakh dan Ronald

Gerakan Perempuan Sulut Tuntut JAK Mundur dari DPRD

TERAS, Manado- Sebanyak 20 organisasi peduli perempuan, yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Sulut (GPS) mendesak James Arthur Kojongian (JAK) mundur dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dan keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat tersebut. GPS mendatangi kantor DPRD di kawasan jalan Kairagi,

JAK Bisa Diberhentikan Jika Terbukti Langgar 139 UU 23/2014

TERAS, Manado- Desakan publik dan netizen di dunia maya agar James Arthur Kojongian (JAK) diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil ketua DPRD Sulawesi Utara terus membanjir. Partai Golkar diminta tak hanya menonaktifkan jabatan JAK di partai, tapi juga didesak untuk segera mengusulkan penggantian